METROPOLITAN - Sejauh ini, isu yang bergulir di pe­merintahan dalam penanga­nan penyebaran virus corona masih terpusat pada pilihan menerapkan sistem lockdown atau tidak. Walaupun pusat belum menunjukkan respons ter­hadap pemberlakuan sistem lockdown, Kota Bogor yang saat ini dipimpin Plt Wali Kota Dedie A Rachim telah menunjukkan kesiapannya dalam menjalankan sistem tersebut. Namun, wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu tam­paknya mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari ha­sil video conference yang dilakukan Dedie A Rachim dan Ridwan Kamil mengha­silkan poin di mana pemerin­tah daerah dibolehkan mela­kukan lockdown, tetapi dengan cara parsial. Di mana kegiatan seperti arus barang pertanian, per­dagangan, BBM, gas, penanga­nan medis dan logistik yang melintas antardaerah harus tetap diperbolehkan. ”Pembatasan hanya diizin­kan dalam bentuk Karantina Wilayah Parsial (KWP). Teknis pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing daerah untuk menindaklanjutinya,” jelas Dedie kepada Metropo­litan, Senin (30/3). Selain itu, ia juga mengung­kapkan bahwa penguatan dan pemahaman kepada masy­arakat harus lebih ditingkat­kan lagi. Terutama dari ting­kat RT dan RW agar kesada­ran masyarakat akan social distancing dan physical dis­tancing semakin baik. Untuk mendukung langkah Pemkot Bogor guna menekan angka penyebaran Covid-19, Polresta Bogor Kota mengaku siap membantu dan mener­junkan personel untuk ber­jaga dan melakukan kontrol sosial selama masa KWP ber­langsung. Kabagops Polresta Bogor Kota Kompol Prasetyo Pur­bo mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 1.132 personel yang siap mem­bantu dan mendukung ren­cana Pemkot Bogor. ”Intinya kami siap mendukung ke­putusan Pemkot Bogor,” ka­tanya. Selain itu, jajaran polisi yang bertugas di Kota Bogor juga akan berusaha memberikan pemahaman kepada masy­arakat serta melakukan tinda­kan preventif tanpa kekera­san guna meminimalisasi adanya kegiatan kumpul-kumpul yang dilakukan ma­syarakat. (dil/c/yok/run)