METROPOLITAN.ID - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno angkat suara, soal rekomendasi lima kepala daerah, yang memintaPT Kereta Commuter Indonesia (KCI), untuk menghentikan sementara operasional KRL Commuter Line selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor. Secara umum Djoko mengaku mendukung kebijakan pemerintah soal penerapan PSBB, yang dilakukan secara serentak oleh Bodebek. Meski begitu, pemberhentian operasional bukanlah satu-satunya pilihan, agar masyarakat menghentikan aktivitasnya, dan lebih memilih berdiam di rumah, sesuai anjuran pemerintah. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan MTI Pusat dan Felix Iryantomo Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (Instran) ini menilai, jika memang pemerintah serius mengusulkan hal tersebut, seyogyanya pemerintah harus memikirkan nasib 7000 pegawai outsourcing, yang terancam kehilangan pekerjaannya. "Jika dihentikan, akan ada 7.000 ribu pegawai outsourcing yang terancam kehilangan pekerjaannya. Apakah ada pemerintah daerah yang mau menanggung biaya hidup mereka selama KRL Commuter Line tidak dioperasikan," katanya. Djoko menilai, seharusnya pemerintah lebih menekankan kepada sejumlah perusahaan, yang memang masih beroperasi di tengah pandemi covid-19 ini. Pasalnya, pengguna KRL Commuter Line asal Bogor, yang menggunakan jasa transportasi KRL inj, rata-rata mereka yang hendak berangkat kerja ke Jakarta. "Kalau pengguna KRL masih banyak, jangan tekan operatornya. Coba fokuskan kepada perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya. Disisir perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di luar dari kebijakan yang diijinkan PSBB," tegasnya. Pada hakikatnya, PT KCI pasti mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun, jika pemerintah hanya fokus kepada pemberhentian operasional KRL Commuter Line, tanpa menyisir perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya, hal ini tentu tidak tepat. "Sebenarnya yang harus dihentikan adalah kegiatannya dan bukan transportasi," tutupnya. (ogi/b/suf)