METROPOLITAN.id - Rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama pandemi virus corona atau covid-19 tetap berjalan, terus menuai kritikan. Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), tak terkecuali asal China, untuk bebas masuk ke Indonesia. Faktanya, ia melanjutkan, beberapa waktu lalu saat penerapan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, TKA asal Chima diberi keistimewaan masuk Indonsia. "Ini kan jelas tidak adil. Di satu sisi, aturan PSBB ini begitu ketat untuk rakyat sendiri, di sisi lain justru longgar bagi orang asing. Jadi, jangan sampai muncul kesan relaksasi ini memberi ruang atau semacam karpet merah bagi TKA China. Sebab, sudah banyak bukti dan laporan adanya TKA China yang terus masuk ke Indonesia melalui bandara atau pelabuhan di luar Jawa," kata Hardjuno saat bakti sosial di komplek kediaman Almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5). Dalam baksos ini, HMS Center membagikan 3500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak covid-19 di Cilebut, Kabupaten Bogor. Menurut Hardjuno, pelonggaran PSBB ini agak aneh. Sebab, berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif covid-19, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai. "Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antar lembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah," terangnya. Hardjuno menilai, relaksasi ni mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi pandemi ini. Terlebih, kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat. "Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan," ulasnya. Seharusnya, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Karena, rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Relaksasi justru dianggap akan membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah. "Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona. Sepertinya pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah covid-19," jelas Hardjuno.
-
