METROPOLITAN.id - Tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19. Kasus ini cukup membuat heboh cukup membuat heboh karena para aparatur negara cukup sering bersentuhan dengan warga sehingga punya potensi tinggi untuk terpapar virus. Kondisi ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pemkab akan berupaya melakukan tes rapid atau swab massal kepada PNS di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bentuk pencegahan dan tracking kasus bila diperlukan. "Mungkin ke depan ya, bisa diprogramkan seperti itu (tes rapid/swab massal PNS Pemkab Bogor, red) untuk kepentingan pencegahan dan tracking," kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Rabu (10/6). Meski begitu, ia belum bisa kapan rencana itu bakal dilaksanakan. Sebab, Pemkab Bogor sendiri tengah berkonsentrasi untuk menangani kasus Covid-19 yang terus meningkat di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Perempuan yang juga menjabat kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor ini menambahkan, fokus utama masih terfokus pada konsentrasi untuk tracking kasus yang ada hingga kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). "Ya belum ada rencana, karena sekarang (tes rapid/swab massal) masih konsentrasi untuk tracking PDP dan juga di beberapa tempat yang resiko penularannya tinggi. Mungkin ke depan bisa diprogramkan," ujarnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman menuturkan, sejauh ini komisi I belum mendorong Pemkab Bogor untuk melakukan tes massal pada PNS di beberapa atau keseluruhan SKPD. Sebab, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala jika harus melakukan tes secara masif. "Nggak ada. Dananya darimana lagi? Kita mempersiapkan untuk masyarakat. Biar bagi yang mampu dan perlu untuk tes, sendiri-sendiri saja," paparnya. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan jika harus melakukan tes kepada para PNS jika ada indikasi klaster baru, atau termasuk dalam klaster lama diluar kantor. "Untuk rapid test, saya kira apabila ada indikasi cluster baru. Apabila ada, PNS hasil rapid reaktif maka harus di traking seluruhnya yang pernah ada interaksi dengan pasien yang positif covid-19," ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Arif Abdi, bahwa perlu dilakukan tes massal PNS pada SKPD lantaran kini banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang bisa saja mengenai para PNS. "Perlu ya supaya kita tahu karena kan banyak sekarang yang OTG.Terutama hal ini untuk pencegahan penularan covid itu sendiri," pungkas politisi PAN itu. (ryn/b/fin)