METROPOLITAN.id - DPRD Kabupaten Bogor masih belum melihat adanya program yang terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara KUA-PPAS APBD 2021. Karena itu, DPRD masih ogah membahas rancangan kebijakan umum tersebut. Badan Anggaran DPRD sendiri menggelar rapat ekspose KUA-PPAS APBD 2021 bersama Pemkab Bogor sejak Senin (5/10). Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, integrasi program menjadi satu syarat yang harus dipenuhi jika KUA-PPAS mau secepatnya dibahas. Menurutnya, program yang tidak terintegrasi hanya memboroskan anggaran. "Misalnya program pelatihan, untuk satu kali pelatihan itu anggarannya bisa Rp200 sampai Rp300 juta, jangan sampai setelah ikut pelatihan masyarakat hanya mendapat cerita saja," kata Rudy Susmanto, Rabu (14/10). Rudy mencontohkan, misalnya pada program budidaya ikan lele, masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan harusnya mendapat program lainnya di Dinas Perikanan berupa bantuan bibit, pembuatan kolam dan bantuan pakan. Setelah itu, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM memberi bantuan pemasaran. Dengan integrasi program semacam itu, masyarakat Kabupaten Bogor yang telah dilatih akan memiliki pekerjaan dan menjadi wirausaha. Penyerapan APBD akan lebih tepat sasaran dan mengurangi jumlah pengangguran. "Kami minta dari ribuan program minimal 50 program saja yang terintegrasi seperti itu. Artinya, kalau satu kali pelatihan itu pesertanya 100 orang, akan ada 5.000 warga Kabupaten Bogor yang memiliki pekerjaan bisa berwirausaha," harapnya. Menurutnya, integrasi program pada APBD 2021 tidak bisa ditawar-tawar. DPRD sudah meminta hal tersebut dipersiapkan sejak membahas APBD Perubahan 2020. "Itu menjadi tuntutan kami sejak membahas APBD Perubahan 2020. Saya ingatkan keberhasilan itu bukan direbut, bukan diraih, bukan dicapai, tapi dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, lewat (tidak akan berhasil, red) APBD 2021," tegasnya. (fin)