METROPOLITAN.id - Masih belum jelasnya penggunaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah untuk memperpanjang kontrak terkait penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. "Kabupaten Bogor telah memberikan izin untuk melakukan perpanjangan dan pemanfaatan galuga. Kita akan perpanjang untuk empat tahun kedepan," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Rabu (18/11). Dalam perpanjangan kontrak ini, kata Dedie, ada beberapa rencana pengelolaan sampah terpadu. Diantaranya adalah pembuatan buffer zone, yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Terkait kerjasama ini, ia belum bisa membocorkan pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan Pemkot Bogor. Sebab menurutnya saat ini yang paling penting adalah penyamaan visi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penanganan sampah. "Kita juga ingin mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk merubah sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan disana, menjadi sistem terpadu. Jadi kita akan mulai membangun buffer zone dan bagaimana mengelola secara komprehensif. Misalnya ada pihak ketiga yang akan mengelola sampah untuk keperluan usaha, kita akan berikan space, sehingga kita mendapatkan keuntungan pihak swasta juga mendapatkan keuntungan," jelas Dedie. Saat ini, Pemkot Bogor sudah memiliki jatah lahan seluas 37,8 hektare di TPA Galuga, yang bisa dikembangkan dengan berbagai jenis pengolahan sampah. Kepala Bidang (Kabid) Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Dimas Tiko menerangkan jika dibandingkan jumlah timbulan sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga pada awal Maret dan pada saat ini, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton. "Memang mengalami penurunan. Pada awal Maret jumlah sampah sekitar 500 ton, sekarang hanya 400 ton," kata Dimas. Berdasarkan analisa awal DLH, pengurangan sampah ini terjadi karena aktifitas masyarakat yang menjadi semakin sedikit. Dimana masyarakat hanya berfokus pada kegiatan di rumah tangga saja. Kegiatan pariwisata seperti hotel dan resto yang biasanya menyumbangkan jumlah timbulan sampah yang cukup banyak, sekarang sudah jauh berkurang. "Tapi kami terus memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk urusan persampahan. Tim-tim yang ada juga kami siagakan di lapangan," pungkasnya. Terpisah, Anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi PKS, Endah Purwanti menanggapi wacana Pemkot Bogor untuk membuat tempat pembuangan sampah terpadu. Menurut Endah, sampah memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada langkah kongkret untuk mengatasi masalah ini. Ia sendiri mengaku jika Pemkot Bogor membutuhkan bantuan untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan untuk mengembangkan kawasan TPA Galuga, maka DPRD siap membantu dari segi anggaran. "Tentu kita sambut baik ini. Kita harus menyelesaikan masalah sampah ini secara seksama. Kan gak mungkin kita nyumbang sampah terus tanpa bisa dikelola lagi. Padahal alat-alat untuk mengurai sampah sudah banyak. Kalau pemkot butuh bantuan kita siap dorong," kata Endah. Endah pun mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Pemprov Jawa Barat sempat mengajukan pengelolaan sampah plastik dengan PT Plastic Energy Limited asal Inggris. Menurutnya hal itu bisa sangat membantu Kota Bogor dalam mereduksi sampah. Meski disamping itu, Pemkot Bogor juga dituntut untuk tetap mempertahankan pengelolaan TPS 3R yang saat ini sudah berjalan di Kota Bogor. "Tetap, kalau mereduksi dari tingkat RT dan RW sudah berjalan, tentunya kedepannya juga lebih mudah mereduksi di TPA Galuga. Jadi TPS 3R juga jangan dikesampingkan," pungkasnya.(dil/b/ryn)