METROPOLITAN.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengajukan pinjaman daerah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp768 miliar rupanya bertepuk sebelah tangan lantaran mendapat penolakan dari DPRD Kota Bogor. Pada ekspose yang dipaparkan Pemkot Bogor kepada para anggora dewan di salah satu resort di bilangan Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (23/11) malam, seluruh anggota DPRD kompak menolak rencana tersebut. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristanto mengatakan, dalam ekspose tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran memaparkan rencana pinjaman Rp768 miliar, yang diproyeksikan untuk membangun Stadion Pajajaran. Ia menjelaskan, ada banyak catatan kritis dan masukan, dari pimpinan dan anggota DPRD. Tak kurang ada tiga poin catatan. "Pertama, skema pinjaman ini, bagaimana cara bayar angsurannya, bagaimana bunga yang harus dibayarkan pemkot. Kedua itu soal peruntukan, tujuan dari pembangunan ini, untuk apa saja. Ketiga, itu dari besaran (pinjaman)," katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (24/11). Atang menambahkan, dari diskusi berkembang,disimpulkan dari skema tetap bahwa Pemkot Bogor akan membayarnya dalam waktu delapan tahun. Hal itu pun mendapat penolakan secara tegas dari DPRD lantaran bakal sangat memberatkan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bogor pada tahun-tahun kedepan. Apalagi, kata Atang, uang dengan jumlah fantastis itu hanya akan dipergunakan untuk pembangunan Stadion Pajajaran, yang dianggap belum mendesak dan belum prioritas saat ini. "Ditengah situasi pada pandemi Covid-19, yang mendesak adalah bagaimana membangun Rumah Sakit (RS), fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia, red) kesehatan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat," ujar politisi PKS itu. Selain itu, sambung Atang, masih ada persoalan infrastruktur pendidikan hingga infrastruktur jalan ataupun lingkungan yang dianggap lebih prioritas. "Kita lihat bahwa dana Rp760 miliar lebih itu untuk hanya satu program terbesar. Apa tidak bisa dialihkan saja untuk kegiatan yang benar-benar mendesak ntuk kepentingan masyarakat seperti yang telah disebutkan tadi, untuk kesehatan pendidikan maupun infrastruktur publik," tuntasnya. (ryn)