METROPOLITAN.id - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut bahwa Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD juga perlu bertanggungjawab kaitan rentetan kasus kerumunan sepulangnya Habib Rizieq Shihab ke Indonesia, mendapat reaksi berbagai pihak. Salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI). Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Fery Dermawan menegaskan bahwa pihaknya mengamini penyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa Menkopolhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas peristiwa kerumunan yang terjadi atas rentetan kasus Muhammad Rizieq Shihab pasca-pulang ke Indonesia. “Kami sependapat dengan itu. Kan memang pak Mahfud bilang silahkan jemput asal tertib, aman damai. Maka berbondong-bondonglah orang menjemput,” katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (17/12). Ia menyebut, salah satu awal dari semua kisruh dan keributan yang terjadi di beberapa daerah setelah pulangnya pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu karena adanya 'izin' dari menteri. Sehingga hal itu akhirnya tak mampu membendung antusiasme warga yang cinta pada Habib Rizieq. Termasuk kerumunan di Petamburan, DKI Jakarta dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Bahkan berbuntut pencopotan dua kapolda, pemeriksaan kepala daerah hingga nyawa enam orang laskar FPI. “Itu awal dari semua keributan hari ini, karena 'izin' itu antusiasme warga yang cinta dan rindu kepada Habib Rizieq menjadi tidak terbendung. Imbasnya juga sampai ke kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Bahkan berimbas pada pencopotan dua kapolda, pemeriksaan dua gubernur, pemanggilan Habib Rizieq oleh polda. Hingga buntutnya ada korban nyawa enam orang Laskar FPI," tegasnya. Fery menilai, seharusnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan di depan publik. Sehingga harusnya ikut bertanggungjawab. “Sebagai menko harusnya Pak Mahfud sangat berhati-hati sebelum menyampaikan pernyataan dihadapan publik. Ini kelalaian beliau, beliau harus bertanggung jawab, harusnya beliau juga dipanggil dan diperiksa, atau mungkin juga harusnya dicopot. Kalau yang terimbas saja diperiksa dan ada yg dicopot, apalagi beliau yg pertama kali mengizinkan?” ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jika Menkopolhukam Mahfud MD juga seharusnya ikut bertanggungjawab dalam rententan kasus kerumunan sepulangnya Habib Rizieq ke Indonesia. Sebab menteri mengatakan penjemputan HRS diizinkan, sehingga muncul tafsir ada diskresi pada PSBB Jakarta dan di Jawa Barat. "Berikutnya, kalau gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," potongan kutipan dalam keterangan saat konfrensi pers beberapa waktu lalu. (ryn)