METROPOLITAN.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 2021 ini. Mendengar informasi tersebut, Kabid Formasi, Data dan Penatausahaan pada BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi mengatakan, saat ini Pemkot Bogor tengah mengusulkan formasi kepada Kemenpan-RB. "Formasi sedang diusulkan ke Menpan-RB, biasanya formasi turun dari menpan dan juklak juknis pelaksanaan ada surat resmi dan regulasi terkait pelaksanaan. Tapi sampai saat ini blom ada," ujar Aries kepada Metropolitan.id, Senin (1/2). Lebih lanjut Aries pun berharap, jatah CPNS tahun ini untuk Kota Bogor bisa meningkat. Sebab, jika menelisik dari penerimaan CPNS 2019 Kota Bogor hanya menerima 294 formasi. "Tahun 2019 kita mendapatkan jatah 294 formasi dan rencana tahun Fini akan mengakukan 600 formasi," sambung Aries. Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, Pemkot di 2021 ini telah mengajukan usulan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 600 formasi kepada Kementerian PANRB dgn komposisi 300 CPNS dan 300 PPPK khusus tenaga pendidik. Hal ini dilakukan untuk menambal kekosongan CPNS karena banyaknya ASN yang pensiun. "Pemkot telah mengajukan usulan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 600 formasi kepada Kementerian PANRB degan komposisi 300 CPNS dan 300 PPPK khusus tenaga pendidik," ujar Dedie. Lebih lanjut, Dedie pun menegaskan kalau untuk CPNS tahun ini akan berfokus kepada penerimaan tenaga pendidik. Sebab, ASN yang akan pensiun tahun 2021 seluruhnya ada 361 orang dari jumlah ASN per Januari total 6803 orang dan sebagian besar dari 361 yang akan pensiun sekitar hampir 50 persen adalah tenaga pendidik atau Guru. Tak hanya itu, untuk menunjang kualitas pelayanan, keberadaan pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga mampu menjaga pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, Dedie menilai, jika kedepannya keberadaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan lebih dibutuhkan, karena bisa mencangkup seluruh pelayanan yang ada. "Diluar itu juga rekrutmen PKWT hanya untuk kebutuhan dinas yang operasional langsung di lapangan misalnya petugas kebersihan dan pertamanan. PKWT itu masih konsep lama, kedepan PPPK akan kita majukan. Sesuai UU ASN," pungkasnya. (dil/b/yok)