METROPOLITAN – Guber­nur DKI Jakarta, Anies Baswe­dan, mengatakan, Pembata­san Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta kem­bali diperpanjang, terhitung mulai Senin (8/2) hingga dua pekan ke depan atau 22 Fe­bruari 2021. ”Di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpan­jang untuk dua pekan ke de­pan,” katanya. Anies melanjutkan, pemba­tasan kegiatan masih sama seperti PSBB sebelumnya yang diterapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masy­arakat (PPKM) berbasis mik­ro sudah diterapkan DKI Ja­karta jauh-jauh hari sebelum­nya. Itulah sebabnya DKI Jakarta tak perlu banyak menyiapkan PPKM berbasis mikro, karena satgas di tingkat RT/RW masih terus aktif. ”Ta­hun lalu ada gugus tugas di tingkat RW yang masih aktif dan kami aktifkan,” katanya. Sebelumnya, Anies mene­gaskan, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB sesuai PPKM yang diperpan­jang pemerintah pusat. ”Saat ini kami masih terus menja­lankan kebijakan PSBB se­perti arahan PPKM pemerin­tah pusat yang akan kembali diperpanjang,” katanya, Jumat pekan lalu. Dalam masa PSBB yang di­perpanjang, sambung dia, kegiatan dan segala protokol kesehatan (prokes) tetap ber­laku dan harus dijalankan secara kolektif. Prokes harus dilakukan setiap saat dan ka­pan saja dalam masa PSBB berlangsung. ”Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari, karena virus­nya tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus-menerus lewat siapa pun,” katanya. Untuk itu, sambung Anies, masyarakat Jakarta harus te­rus mengingat pentingnya menjaga protokol kesehatan dan tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan genting. ”Atas kesadaran sendiri ber­diam di rumah saja bila tidak ada keperluan mendesak dan tidak ada keperluan yang mendasar,” ujar Anies. PPKM saat ini kembali dip­erpanjang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (In­mendagri) Nomor 3 Tahun 2021 terhitung 9-22 Februari 2021. Surat Inmendagri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 5 Februari memuat tentang PPKM berbasis mikro dengan menekankan pembatasan ke tingkat RT. Ada pun beberapa perbe­daan yang mencolok dalam PPKM berbasis mikro tersebut adalah pelonggaran bekerja di kantor (WFO) yang sebe­lumnya hanya diperbolehkan 25 persen kini menjadi 50 persen. Begitu juga restoran yang sebelumnya hanya boleh melayani 25 persen pelanggan untuk makan di tempat dari kapasitas kini diperkenankan 50 persen. Pelonggaran lain­nya yaitu jam operasional pusat perbelanjaan yang se­mula dibatasi pukul 20:00, kini diperpanjang satu jam menjadi pukul 21:00 WIB. (kps/els/py)