METROPOLITAN.id - Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bogor masih jauh dari kata cukup. Pasalnya dari 30 persen kewajiban pemenuhan RTH, sampai saat ini baru 11 persen saja. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan RTH, Pemkot Bogor akan memaksimalkan semua potensi yang ada. Bahkan ia berencana meminta lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dijadikan RTH. Sebab beberapa waktu lalu, ia sudah bertemu dengan pihak Kementerian PUPR terkait pengelolaan bersama taman yang ada dibawah tol Bogor Outer Ring Road (BORR). "Beberapa hari lalu saya bertemu Kementerian PUPR untuk membahas terkait pengelolaan bersama taman dibawah Tol BORR dan pemanfaatan lahan-lahan milik Kementerian PUPR untuk dijadikan RTH," kata Dedie kepada Metropolitan.id, Minggu (14/2). Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan saat ini Pemkot Bogor tengah menunggu inventarisasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sambil menunggu hitung-hitungan dari Pemerintah Pusat, mantan petinggi KPK ini menargetkan penyelesaian penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan untuk menambah RTH di Kota Bogor. "Dari sekitar 170 pengembang yang asa di Kota Bogor, tercatat 40 yang sudah menyerahkan. Sisanya, 100 sudah tidak lagi aktif dan 30 sedang berproses," terangnya. Bagi pengembang perumahan yang sudah tidak aktif lagi, Dedie menjelaskan penyerahan PSU akan dilakukan oleh para penghuni perumahan tersebut karena penyerahan PSU tetap menjadi kewajiban. Lebih lanjut, Dedie juga mengatakan Pemkot Bogor, berencana melakukan land banking atau pembelian tanah untuk menambah jumlah RTH. "Namun APBD kita masih belum mampu, jadi kita kejar PSU dari pengembang dulu," tandasnya. (dil/b/ryn)