METROPOLITAN.id - Isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kian mencuat. Sejumlah pihak yang mengaku pendiri partai berlambang mercy ini bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan yang cukup dari pengurus di daerah. Lalu bagaimana sikap DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) menanggapi wacana KLB? Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya merasa heran dengan klaim sekelompok orang yang mengatasnamakan pendiri partai yang mengaku sudah mendapat dukungan dari pengurus daerah. Sepengetahuannya, seluruh ketua DPD Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Untuk DPD Jabar sendiri, pria yang juga menjabat ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini mengaku menolak KLB dan meminta mengabaikannya. "Tolak dan abaikan (KLB). Setahu saya, semua ketua DPD PD (Partai Demokrat) se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," kata pria yang karib disapa Kang AW ini, Selasa (2/3). Kang AW menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat yang disahkan Kemenkumham, aturan KLB setidaknya mesti memenuhi dua hal. Pertama ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu. Kedua mengharuskan ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. "Dalam AD/ART PD yang disahkan oleh Menkumham itu kan sangat jelas dan terang benderang. Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana? lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya? Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkumham," ungkapnya. Legislator asal Kabupaten Bogor ini melanjutkan, mereka yang tetap ngotot menggelar KLB di luar aturan yang ada bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. "Kenapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya juga. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB. Ngaku pendiri partai tapi tak juga paham aturan terakhir partai yang didirikan dan sudah disahkan oleh negara. Kan jadi aneh," heran Kang AW. Menurutnya, jika mereka yang mengusung KLB merasa hebat karena pernah mendirikan partai, lebih baik mendirikan partai baru dan menunjukan kehebatannya. Sehingga, tak perlu memaksa-maksa membuat aturan atas nama partai orang lain. "Kalau mereka merasa merasa hebat karena pernah mendirikan partai, ya sudah mending bikin partai lagi saja dan tunjukan kehebatannya. Silakan bikin aturan sebagaimana yang mereka mau, nggak usah maksa-maksa membuat aturan atas nama partai orang lain di luar aturan yg sudah disahkan negara. Aneh-aneh saja," sambung Kang AW. Selain itu, Kang AW menilai Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar seperti mereka. Negara pun tak boleh memberikan izin dan harus dibubarkan jika tetap ngotot menggelar KLB. Ia menilai mereka yang memaksakan KLB bisa merusak tatanan kehidupan berpolitik. "Saya kira mau kapan pun mereka membuat perhelatan apapun atas nama partai apapun yang sudah diakui sebelumnya oleh Negara, maka unsur Negara tak boleh memberikan izin sama sekali. Jika mereka ngotot, ya bubarkan saja. Bisa rusak tatanan kehidupan berpolitik kita jika hal ini dibiarkan. Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar yang tak jelas seperti mereka ini," tegasnya. (fin)