METROPOLITAN.id - Memaksimalkan potensi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bogor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Hotel Onih, Kota Bogor, Senin (29/3) siang. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, tata kelola pemerintahan terutama harus disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi. Bagaimana semua mendukung langkah langkah yang diambil pemerintah. "Biar bagaimana pun juga anggaran pemerintah itu salah satunya diperoleh dari kerja kerja para notaris, BPAT, PPAT dan lainnya sehingga kamk bisa melangsungkan kegiatan pembangunan kedepan," tuturnya. Ia mengucapkan terimakasih kepada peserta khususnya para notaris PPAT yang berkontribusi ke Kota Bogor. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun sebelumnya target sekitar Rp2,7 triliun alias sebelum pandemi. "Tetapi ada koreksi cukup banyak pasca kita masuk ke pandemi. Pada 2020 ada refocusing dan sebagainya. Tetapi PBB dan BPHTB menggeser pendapatan utama Kota Bogor dari biasanya sektor jasa, perhotelan, kuliner, menjadi pendapatan pertama Kota Bogor. Hampir 50 persen pendapatan yang kami peroleh dari kerja-kerja yang dicapai peserta yang hadir disini," tambahnya. Berbicara Kota Bogor, kata dia, jadi ibukota secara de facto karena Presiden Jokow Widodo tinggal disini. Lalu, para menteri seringkali rapat di Bogor dan tamu negara disambut di Bogor. Memang Kota Bogor harus berbeda. Pertama, mengakselerasi pembangunan namun kebutuhan anggaran cukup tinggi. "Kedepan kita masih mengharapkan banyak dari kerja kerja dari koordinasi antara PPAT, BPN bersama Bapenda Kota Bogor. Kami ingin kontribusi lebih tinggi sesuai dengan nilai transaksi," jelasnya. Dedie menegaskan, Kota Bogor masih punya banyak PR. Diantaranya ada dua proyek strategis nasional yakni pembangunan LRT Cibubur-Cimanggis-Bogor, kedua pembangunan double track Bogor-Cianjur-Sukabumi-Padalarang-Yogyakarta. Tentu dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Ini akan membantu berkembangnya wilayah sehingga menjadi potensi pengembangan bisnis dan usaha di Kota Bogor," tegasnya. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana memaparkan, dari tahun ke tahun dituntut untuk bisa terus meningkatkan pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan untuk manusia yang ada di Kota Bogor. Pembangunan yang tentunya memerlukan dana agar bisa terlaksana sebagaimana dituangkan RPJMD. "Salah satu pendapatan yang paling utama pajak daerah Kota Bogor di era Pandemi Covid-19 ini adalah pendapatan dari BPHTB. Tahun ini kami ditargetkan sebesar Rp165 miliar, lebih besar dari tahun yang lalu dan Alhamdulillah tahun yang lalu juga bisa melampaui target yang ditentukan setelah adanya refocusing dari target itu sendiri. Beban dan tanggung jawab kami di bapenda dalam rangka mengamankan target penerimaan tersebut tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada sinergi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan pengolahan BPHTB," pungkasnya. (ryn)