Senin, 22 Desember 2025

Unjuk Rasa Depan Istana Bogor, Mahasiswa Minta Presiden Turun Tangan Usut Dugaan Mafia Tanah Negara di Kota Bogor

- Selasa, 6 April 2021 | 18:10 WIB
Mahasiswa DPD Mapancas Kota Bogor saat aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Selasa (6/4). (Fadli/Metropolitan)
Mahasiswa DPD Mapancas Kota Bogor saat aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Selasa (6/4). (Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Kota Bogor Selasa (6/4). Puluhan mahasiswa menyuarakan terkait dugaan maraknya mafia tanah negara di Kota Bogor. Koordinator aksi Muhamad Fachri mengatakan, aksi unjuk rasa dilatarbelakangi atas tertutupnya informasi publik pada tubuh Badan Layanan Umum RS Jiwa Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pihaknya menduga RSMM dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara tidak berlandaskan aturan yang jelas. "Kita menduga RSMM dalam pemanfaatan aset negara tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya di sela-sela orasi, Selasa (6/4). Hal itu, kata dia, dapat berpotensi pada penyelewengan aset negara yang merugikan negara. Menurut wakil ketua Mapancas Kota Bogor ini, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya tanah negara dan pengambil alihan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Masih kata dia, RSMM sebagai pemegang amanah pengguna Barang Milik Negara (BMN) seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan demi menjaga keutuhan nya. Diakhir aksi, Mapancas Kota Bogor menyampaikan beberapa tuntutan yang dibacakan langsung Ketua DPD Mapancas kota Bogor, Fatholloh Fawait. Tuntutannya yakni, pertama menuntut direksi BLU RSMM untuk menjawab dan memberikan pernyataan dimuka publik tentang Transparansi (Landasan Yuridis, Pengelolaan dan Pendapatan) atas Pemanfaatan Aset Negara dimaksud. "Kedua, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, untuk turun mengawasi pemanfaatan aset negara pada BLU RSMM. Ketiga, penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa direksi BLU RSMM. Keempat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui kapolri mengusut dan membongkar dugaan maraknya Mafia Tanah Negara di Bogor," ujarnya. "Ini adalah bentuk komitmen dan dukungan kami terhadap intruksi presiden melalui kapolri dalam pemberantasan mafia tanah," tutup Shihol, sapaan karibnya. (vir/b/ryn)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini

X