METROPOLITAN.id - Dampak pandemi Covid-19 di Kota Bogor sangat terasa pada sektor ekonomi. Sejalan dengan anjloknya nilai investasi yang masuk ke Kota Bogor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mencatat, investasi yang masuk ke Kota Bogor tahun lalu hanya sebesar Rp1,63 triliun. Adapun sektor yang menyumbang investasi diantaranya adalah sektor perumahan, apartemen, hotel, restoran, industri makanan, perdagangan, sektor tanaman pangan dan perkebunan. "Dari target Rp2,3 triliun, realisasinya hanya Rp1,6 triliun berdasarkan penilaian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ungkap Kepala DPMPTSP Kota Bogor Firdaus kepada Metropolitan.id, Minggu (11/4). Firdaus mengungkapkan meski nilai investasi berkurang dan berdampak kepada mangkraknya beberapa pembangunan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi pembangunan di Kota Bogor. Sehingga untuk target investasi di tahun ini pun ditargetkan Rp2,5 triliun, dimana lebih tinggi Rp300 miliar dari tahun lalu. "Kalau investasi sudah dihitung oleh BKPM dan itu tidak mempengaruhi nilai investasi kita, yang menjadi masalah mereka tidak lanjut karena ada faktor-faktor lain," ungkapnya. Untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Bogor, Firdaus mengaku saat ini tengah menanti adanya wacana perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada pertengahan tahun ini. "Tapi pada dasarnya kita masih menunggu juknisnya seperti apa, karena kita tidak mau menghilangkan inovasi daerah yang sudah ada di kita. Mudah-mudahan nanti UU Cipta Kerja yang akan dilaksanakan bisa memberikan dampak yang positif,” kata Firdaus Ia belum mengetahui apakah sistem penerapan PBG akan semakin memudahkan Pemkot Bogor atau sebaliknya. Sebab seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja yang kini digarap pemerintah pusat tengah dalam finalisasi. Terlebih, berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah pusat tengah bersiap membuat aplikasi Online Single Submission (OSS) versi baru. “Karena dari pusat itu kan menggunakan aplikasi OSS, jadi nanti kita akan tahu bagaimana itu kalau sudah ada juknisnya,” ucapnya. Lebih lanjut, Firdaus memperkirakan penerapan PBG akan mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2021, dengan melakukan uji coba terlebih dahulu. Sehingga pihaknya punya waktu untuk melihat dan mempelajari aplikasinya seperti apa, karena hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah dilibatkan, atau diberikan bocoran aplikasinya seperti apa. “Jadi kita masih menunggu itu tadi juknisnya, dimana mereka menyampaikan poin penting terkait perubahan ini,”katanya. Ia berharap aplikasi atau sistem yang telah diterapkan Pemkot Bogor dan berjalan dengan baik dapat dimanfaatkan kembali tanpa terdampak karena adanya regulasi baru. Ia khawatir, dengan sistem baru dapat berdampak pada pelayanan masyarakat. “Kan kita masih menginginkan kalau aplikasi yang berjalan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Bogor dan lebih baik. Jangan sampai nanti saat masyarakat menggunakan OSS, cenderung malah jadi pemahamannya sulit dicerna lagi,” tandasnya. (dil/b/ryn)