METROPOLITAN.id - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menyebut tambahan formasi guru melalui program rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) belum bisa memenuhi kebutuhan guru di Kota Bogor. Hal itu diungkapkan Kabid Formasi Data dan Kepangkatan BKPSDM Kota Bogor, Aris Hendardi. Menurut Aris, usulan formasi guru yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui program rekrutmen satu juta guru P3K pada tahun 2021 ini sebanyak 300 orang. Jika berkaca dari jumlah itu, tentunya tambahan tersebut tidak signifikan dan masih kurang. "Tidak signifikan, masih kurang. Kalau pun penerimaannya 300-600 guru setiap tahunnya, itu perlu 4-5 tahun (mencukupi kebutuhan guru di Kota Bogor)," kata Aris saat ditemui di kantornya baru-baru ini. Meski demikian, dijelaskan Aris, Pemkot Bogor bisa saja mengusulkan jumlah penambahan guru sesuai dengan kebutuhannya. Namun, hal itu tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. "(Jadi) harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau lebih (penambahan guru) tapi anggarannya tidak ada mau bagaimana?," ucap Aris. Dalam kesempatan ini, Aris menuturkan, saat ini pihaknya pun masih menunggu berapa kuota jumlah guru yang diizinkan direkrut Pemkot Bogor melalui program satu juta guru P3K pada tahun 2021. Karena, Pemerintah Pusat baru akan mengumumkan pada awal Juni mendatang. "Awal Juni pengumuman, kita masih tunggu juklak-juknisnya. kalau sudah keluar kita umumkan," tandasnya. Sebelumnya, Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) mem­buka rekrutmen untuk satu juta formasi guru honorer skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lowongan tahun ini diklaim memiliki porsi terbanyak di­bandingkan tahun sebelumnya. ”Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” ujar Menteri Pendayagunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengemukakan, pe­merintah mencoba merumus­kan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengi­dentifikasi berbagai risiko dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk men­coba keteraturan sistem se­leksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Pene­rapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Ne­gara (BSSN). ”Pengadaan ASN ini merupakan sebuah upaya yang terkait prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan mela­kukan rekrutmen pegawai ASN,” katanya. Tjahjo menambahkan, setiap tahun pemerintah memang melakukan rekrutmen. Tetapi pada 2020, pemerintah tidak mengadakan seleksi CASN karena kondisi pandemi Co­vid-19. Meski demikian, pem­batalan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah merencanakan dengan baik seleksi 2021. "Terkait seleksi 2021, per­tama perlu saya tegaskan, terkait pengadaan satu juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyele­saikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi tenaga honorer,” ung­kapnya.(rez)