METROPOLITAN.id - Pemerintah terus meluncurkan program untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak dari pandemi Covid-19. Salah satu program prioritasnya adalah padat karya yang diprediksi bisa menyerap hingga 1,2 juta penduduk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai bergerak positif di angka -0,74 persen dari -2,19 persen di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen. Pemerintah daerah ikut didorong agar membantu pemerintah pusat dalam upaya menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung masyarakat. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochammad Adrian mengatakan, jumlah total APBD 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun. Sementara realisasinya hingga saat ini baru mencapai 21,98 persen. Menurutnya, pemerintah pusat sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tembus 7 persen pada kuartal II tahun ini. Pemerintah daerah juga didorong agar fokus dalam membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif seperti belanja-belanja yang bersifat program padat karya. "Sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” ujar Adrian saat dialog produktif bertajuk Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (2/6). Kementerian PUPR yang menjadi salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi. “Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja. Berkaitan PEN, Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. Pertama, program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun. Program ini juga untuk membuka lapangan pekerjaan hingga ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti jalan, perbaikan drainase, pengecatan jembatan dan lainnya. "Saat ini realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” ungkapnya. Prioritas kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Ketiga, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun. Keempat, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi senilai Rp420 miliar. Kelima, pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun. Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung.  Sehingga, masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi. "Oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” terang Piter. Ia menilai, motor penggerak perekonomian di saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN. “Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” tandasnya. (fin)