METROPOLITAN.id - Pendekatan secara pentahelix, yaitu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus penyebaran Covid-19 Satgas Penanganan  Covid 19  harus menekankan prinsip 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) dengan pemerintah dan satuan tugas penanganan Covid 19 di daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Untuk menekan laju peningkatan penyebaran Covid-19, pemerintah juga akan kembali meningkatkan operasi yustisi untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat. Selanjutnya, jumlah testing dan tracing juga akan terus ditingkatkan serta mengoptimalkan peran pos komando (posko) desa/kelurahan untuk memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan di wilayahnya telah dibuat sejumlah peraturan untuk menangani Covid-19. Ada 13 Peraturan Wali Kota, 43 Surat Keputusan, 8 Surat Edaran dan 4 Instruksi Wali Kota. “Pemkot Depok juga membentuk Kampung Siaga berbasis RW yang kita beri stimulus dana 3 juta rupiah supaya mereka bergerak mencegah penularan Covid 19 di hulu,” terang Idris dalam Dialog Produktif KPCPEN , Jumat, (18/6). Selain itu, Pemkot Depok sudah menstimulasi tingkat Kecamatan dan Lurah untuk menangani Covid-19. Kerja sama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan. Pendekatan masyarakat pun dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya. “Pembimbing rohani di masa Covid-19 ini kami minta menggerakkan masyarakat dengan cara menyisipkan pesan protokol kesehatan dalam ceramah agama,” sambungnya. Meski demikian, Idris tak memungkiri kesadaran warga Depok masih rendah dan perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan.  “Apalagi RT-RT yang masuk zona hijau karena tidak ada kasus, mereka pun merasa aman,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid 19, Sonny B Harmadi mengatakan, seperti diketahui bersama, lonjakan kasus Covid-19 saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang masif. "Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun. Inilah yang menjadi pemicu utama meningkatnya kasus. Kita sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dimana dari 176.500 lebih menjadi 87,662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun,” papar Sonny. Satgas Penanganan Covid 19 saat ini mempertimbangkan agar tidak lagi ada libur panjang. Selain itu mereka tengah mendorong kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster kantor. “Harus ada upaya keras kita bersama agar tidak terjadi kerumunan. Memakai masker jadi kewajiban. Kemudian ada pembatasan mobilitas dan aktivitas. Karenanya, di zona merah, bekerja di kantor itu dibatasi hanya sampai 25 persen,” pesannya.. Dari sisi tenaga kesehatan, dokter influencer dr. Tirta Mandira Hudhi menyarankan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. “Jadi edukasi bukan dari dokter lagi tapi dari kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. Kader-kader ini harus kita tingkatkan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti Covid-19 ini,” ungkap dr Tirta. Klarifikasi hoaks terkait penanganan COVID-19 dan vaksinasi Covid-19 juga harus dipercepat lagi. “Kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya teman-teman tenaga kesehatan juga. Saat ini sedang kita usulkan agar hoaks-hoaks ini bisa diklarifikasi dengan segera,” sambungnya. dr. Tirta juga mengimbau masyarakat jangan lengah. Meski sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes) Covid 19. “Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan, apalagi bulan depan juga akan ada momen Idul Adha. Jadi kita fokus  mencegah agar peningkatan ini tidak terulang kembali di bulan depan,” tandasnya. (fin)