METROPOLITAN.id - Belakangan ini jagat maya tengah dihebohkan dengan pengadaan baju dinas bagi wakil rakyat di Kota Tangerang. Nilainya yang fantastis menuai kritik dari sejumlah masyarakat, mengingat pengadaan pakaian dinas ini dilakukan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Namun, pengadaan baju dinas yang bernilai fantastis bukan hanya terjadi di Kota Tangerang. Hal serupa juga terjadi di Kota Bogor. Tercatat, anggaran baju dinas yang disiapkan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan DPRD Kota Bogor nyaris mencapai Rp1 miliar, tepatnya Rp997.000.000. Dilansir dari situs https://eproc.kotabogor.go.id/, anggaran pengadaan dengan nama paket belanja pakaian dinas KDH dan WKDH mencapai Rp121 juta dengan sistem penunjukan langsung. Sedangkan pada awal April lalu, Pemkot Bogor juga melakukan belanja pakaian dinas KDH dengan pagu anggaran Rp172 juta, secara keseluruhan anggaran yang disiapkan sebesar Rp322 juta. Saat ini pengadaan pakaian dinas tengah berproses dengan nama pemenang CV Putra Nusantara dengan hasil negosiasi terteras sebesar Rp119.9 juta. Saat dikonfirmasi, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofia membenarkan adanya pembelian pakaian dinas yang diperuntukan kepala daerah di Kota Bogor. Ia menyebut jika anggaran tersebut merupakan kegiatan yang setiap tahunya rutin dianggarkan. “Iya, itu sudah rutin dan ada di setiap kabupaten/kota,” kata Syarifah kepada wartawan. Senada, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekertariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Yadi Cahyadi menuturkan, anggaran sebesar Rp322 juta merupakan pagu yang disiapkan untuk pembelian pakaian dinas kepala daerah selama setahun. “Pagu itu masih kena pajak, dan disiapkan untuk satu tahun anggaran 2021,” kata Yadi. Yadi mengungkapkan, biasanya selain pakaian dinas yang digunakan sehari-hari juga disiapkan ketika memperingati hari tertentu semisal Hut Damkar, BNPB, BPBD, dan pada peringatan lainnya seperti pada Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. “Itu kan ngejahit, jika anggaran itu tidak dibelanjakan semua ya berarti jadi silpa,” ucapnya. Menurutnya, anggaran tersebut baru terlihat terserap atau tidak pada akhir tahun mendatang. Mengingat kegiatan Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim sangat padat ketimbang daerah lain. Terlebih, Bima Arya yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang memiliki agenda yang banyak. “Itu kan anggaran rutin tiap tahun, itu anggaran jaga-jaga semisal (kegiatan) Apeksi,” tuturnya. Yadi menambahkan jika anggaran yang disiapkan Rp322 juta selama satu tahun relatif lebih kecil ketimbang daerah lain di Jawa Barat. “Kalau saya lihat anggarannya terbilang irit, karena kalau ngobrol dengan daerah lain anggaranya lebih sedikit,” ujarnya. Tak jauh berbeda. Anggaran pakaian dinas DPRD Kota Bogor pada tahun 2021 juga tengah jadi sorotan lantaran nilainya yang cukup besar. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2021. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku tidak hafal dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun ini. Politisi PKS itu mengarahkan agar mengkonfirmasi kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bogor. "Coba tanya ke Pak Sekwan rinciannya," kata Atang. Sementara itu, Sekwan DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman membenarkan anggaran pengadaan pakaian dinas 50 anggota DPRD Kota Bogor beserta atributnya mencapai Rp700 juta. Kendati demikian besarnya anggaran tersebut tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan anggaran pakaian dinas 50 anggota DPRD Kota Bogor pada tahun lalu. Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku penganggaran baju dinas 50 anggota DPRD Kota Bogor tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. "Anggaran baju anggota DPRD Kota Bogor tidak ada kenaikan, masih sama dengan anggaran tahun kemarin. Karena semuanya sudah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017, dan tidak ada yang keluar dari aturan itu," katanya kepada wartawan, Jumat (13/8). Menurutnya besarnya anggaran pakaian dinas anggota DPRD Kota Bogor lantaran anggaran tersebut digunakan untuk 50 anggota DPRD Kota Bogor. "Memang kelihatannya anggarannya besar, tapi kan itu sifatnya untuk seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang berjumlah 50 orang tanpa terkecuali. Jadi semuanya dapat," ucapnya. "Aturan itu mengamanatkan anggota dewan mendapatkan pakaian dinas," sambung Boris. Boris menambahkan anggaran tersebut untuk dibelanjakan lima set pakaian dinas bagi 50 anggota terpilih DPRD Kota Begor periode 2019-2024. Kelima pakaian terdiri dari dua set pakaian sipil harian, satu set pakaian dinas harian, dua set pakaian sipil lengkap, satu set pakaian sipil resmi, dan satu set pakaian adat lokal. Biaya pengadaan tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bogor dengan anggaran yang disiapkan Rp675 juta. "Ada lima point itu yang dibolehkan. Dan total lima setel (set). Jadi bukan untuk pimpinan saja," katanya. Ditempat terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan melakulan evaluasi terhadap anggaran pakaian dinas pada APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang. "Kami akan lakukan evaluasi untuk anggaran itu di APBD 2022. Nanti Senin (16/8)," katanya. Saat disinggung mengenai anggaran pakaian dinas tahun ini, Ence mengaku tak mengetahui secara pasti. "Untuk teknis yang tahun ini silahkan ditanya kepada Sekretariat DPRD," tandasnya. (rez)