METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan rapat pembahasan lanjutan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafond Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2021, hingga Senin (13/9) malam. Sempat masih defisit Rp203 miliar, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi hingga defisit yang ada tersisa Rp43 miliar. Salah satunya, Pemkot Bogor disebut menyanggupi kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp60 miliar. Padahal, beberapa waktu lalu Pemkot Bogor sempat berencana menurunkan target pendapatan lantaran realisasi hingga pertengahan tahun yang masih terdampak pandemi. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan bahwa rapat antara Banggar dengan TAPD, Senin (13/9), merupakan rapat keempat yang membahas KUPA-PPAS Perubahan 2021. Di mana ada beberapa hal krusial yang hingga kini masih deadlock dan belum ada solusi terbaik. "Pertama, ada keinginan DPRD agar ada program dari Pemkot Bogor untuk pemulihan ekonomi. Terutama bantuan UMKM dan bantuan sosial melalui APBD kepada masyarakat, yang selama ini ditemui di lapangan maupun hasil reses kemarin," kata Atang, Selasa (14/9). Menurtunya, banyak warga yang belum menerima bantuan pemerintah, terutama ketika dana alokasi Penerima Keluarga Harapan (PKH) warga tidak aktif lagi dan persoalan lainnya. Ia juga menyoroti ada beberapa program yang dianggap prioritas oleh Pemkot Bogor dan keukeuh untuk dimasukan ke dalam APBD Perubahan. Padahal, sambung dia, ada beberapa dari program itu yang masih bisa ditunda. Secara umum, kata Atang, sejak defisit Rp203 miliar beberapa waktu lalu, ada upaya rasionalisasi dari TAPD sehingga pada rapat kedua, defisit tereduksi menjadi Rp112 miliar. Dilanjutkan pada rapat ketiga, di mana defisit tersisa Rp52 miliar dan terakhir muncul angka defisit tersisa Rp43 miliar. "Menjelang akhir rapat keempat, memang ada kesiapan dari Pemkot Bogor menaikan PAD jadi Rp60 miliar sehingga defisit bisa tertanggulangi. Tapi karena rapat sudah terlalu malam, terakhir kami dalam rapat ingin memastikan yang disanggupi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor dalam proyeksi realistis dan optimis," tukas politisi PKS itu. Padahal sebelumnya, Bapenda Kota Bogor sendiri berencana menurunkan target PAD Kota Bogor pada 2021. Bukan tanpa sebab, kebijakan itu disebut bakal diambil lantaran realisasi berbagai sektor pendapatan Kota Bogor masih terdampak pandemi. Menurut Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana, penurunan target PAD bakal dilakukan mengingat hingga saat ini realisasi pendapatan yang masih minim dan diprediksi masih akan terjadi di sisa tahun ini. Hanya saja, ia belum bisa memastikan berapa angka penurunan target tersebut dan masih menunggu perkembangan satu bulan kedepan. “Kita masih cari di berapa yang kita turunkan. Yang penting ada pemahaman bersama dengan dewan, bahwa kondisi ekonomi Kota Bogor sampai sekarang Agustus ini benar-benar alami penurunan,” katanya, Jumat (27/8). Ia menggambarkan, pada Juli-Agustus saja sangat terasa betapa anljoknya realisasi pendapatan Kota Bogor. Bahkan tidak terlalu jauh dengan kondisi pada Januari-Februari lalu. “Artinya memang kami yang meminta target adanya penyesuaian target. Ini kan proses dalam perubahan APBD 2021. Jumlah besarannya berapa, masih proses,” tukas Deni. Dalam rapat pembahasan beberapa waktu lalu, dewan sempat meminta Pemkot Bogor menurunkan target PAD dari Rp131 miliar menjadi Rp60-70 miliar. Hal itu juga dibenarkan Deni bahwa bisa saja penurunan target yang nanti ditetapkan di angka tersebut. “Ya bisa sampai segitu karena angka ini kan akan berubah melihat kondisi, kalau September kondisi bagus, tentunya anjlok-nya nggak sampai besar. Jadi betul belum ada angka,” paparnya. Apalagi melihat tren Agustus, kata dia, tren setoran pajak sangat turun dan diperkirakan bakal terjadi pada September nanti. Sehingga sangat besar kemungkinan ada penurunan target PAD namun belum memastikan jumlah besarannya. Sehingga Kota Bogor pun saat ini hanya bisa memaksimalkan setoran pajak dari sektor PBB dan BPHTB. Sedangkan pajak lain yang biasanya jadi ‘lumbung’, seperti pajak hotel restoran masih sulit susah. Memang ada iebijakan relaksasi pembayaran pajak Juli-Agustus ditunda ke September. Namun diprediksi tidak akan terlalu berpengaruh “Itu hanya ditunda (pembayaran pajaknya) saja, bukan dihapuskan,” tegasnya. Sebab tidak seperti restoran yang boleh buka dengan pembatasan seperti boleh dibawa pulang, itu lebih baik ketimbang hotel. “Memang nanti realisasinya numpuk di September tapi nggak sampai numpuk banget. Karena memang gak ada yang bayar. Bayangkan, bulan ini saja hotel itu pajaknya pada Agustus ini saja hanya masuk Rp800 juta. Biasanya Rp6 miliar. Nah September nggak akan jauh-jauh. (Kami prediksi) nggak sampai Rp1 miliar,” jelas Deni. (ryn)