METROPOLITAN.id - Rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Bogor akhir-akhir ini berbeda dari biasanya. Setidaknya sudah dua kali DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna tengah malam. Teranyar DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna pada hari Sabtu (24/9) sekitar pukul sembilan malam. Padahal hari Sabtu sendiri merupakan jatah libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD. Namun mereka dipaksa masuk untuk menggelar rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran sementara 2021. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli mengatakan, bahwa pihaknya harus segera menyelesaikan pembahasan APBD perubahan hingga 30 September. Sehingga rapat yang dilakukannya mulai pagi hari hingga larut malam. "Pembahasan KUA-PPAS perubahannya cukup lama, karena banyak sekali pembahasan yang dilakukannya. Jadi kita bahas sampai malam terus," kata Romli. Meski begitu, lanjut Romli, pembahasan yang dilakulannya tidak menyalahi aturan atau tata tertib anggota DPRD Kabupaten Bogor. Sehingga dapat dilakukan pembahasan hingga larut malam. "Karena kita juga masih menyelesaikan persoalan defisit yang mencapai Rp794 Miliar. Jadi memang cukup banyak yang harus diselaraskan," paparnya. Kegiatan rapat paripurna yang dilakukan tengah malam oleh DPRD Kabupaten Bogor, rupanya mejadi sorotan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak. Menurutnya rapat-rapat seharusnya mengikuti jadwal kantor atau hari kerja. Begitu juga dengan rapat paripurna baiknya dilakukan pada siang hari bukan tengah malam. Anwar menduga ada suatu hal yang ditutupi oleh DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait rapat paripurna perubahan anggaran 2021. Sehingga penyelenggaraan rapat paripurna yang sejatinya dapat dihadiri oleh masyarakat digelar tengah malam. "Kalau ada yang melampaui jadwal itu bahkan sampai berkali-kali saya setuju itu tidak wajar sebenarnya. Bahkan perlu dicurigai ada sesuatu yang akan disembunyikan dari publik," paparnya. Anwar menduga waktu paripurna yang diselenggarakan tengah malam dan diakhir pekan ini sengaja dilakukan agar menghindar dari perhatian publik. Meskipun, lanjut dia, ada beberapa rapat yang dikecualikan atau tertup untuk umum. "Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menutup informasi itu sampai mengatur jadwal sampai tengah malam, padahal pembahasan anggaran merupakan informasi penting bagi publik," ungkapnya. Ia juga menambahkan, padahal rapat-rapat yang digelar dihadapan publik bisa meminimalisir prilaku korupsi di DPRD. Sehingga semakin ditutup menjadi semakin rawan prilaku korupsinya, apalagi yang dibahas adalah persoalan anggaran. (mam)