METROPOLITAN.id - Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo saat ini sudah dapat digunakan. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mengaku keberatan untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp32,5 juta per hari sebagai kewajiban pemkab jika ingin membuang sampah ke TPPAS Nambo. "Ya kalau bisa tolong lah bayarnya jangan disamakan dengan kota atau kabupaten lain yang juga ikut buang sampah di Nambo. Apalagi kita berkontribusi juga, ada tanah milik kita di sana sekitar 15 hektar," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin. Burhan menilai hal tersebut tidak adil jika diberlakukan untuk Kabupaten Bogor. Terlebih, TPPAS Regional Lulut Nambo ini berada di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Klapanunggal. "Kita punya lahan, dan ini ada di wilayah kita. Bahkan saat pembebasan lahan pun kita ikut melakukan, berkontribusi bersama Indocement saat itu. Jadi jangan disamakan dengan kota atau kabupaten lain," paparnya. Sementra itu, biaya operasional Rp32,5 juta per hari dibutuhkan Pemkab Bogor seiring dengan jatah yang didapat Kabupaten Bogor di TPPAS Regional Lulut Nambo sebanyak 260 ton sampah per hari dengan nilai per ton buang sekitar Rp125 ribu. "Jadi kita anggarkan untuk membuang sampah di sana selama enam bulan tapi masih rencana, karena keterbatasan anggaran," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Asnan. TPPAS ini dikabarkan akan mulai beroperasi pada tahun 2022 sekitar 40 persen dari kapasitas 1.800 ton. Selain Kabupaten Bogor, tempat ini juga akan menampung sampah dari beberapa daerah lain. Seperti Kota Bogor, Tangerang, dan Kota Depok. Asnan menyebutkan bahwa sejauh ini Pemkab Bogor masih memprioritaskan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengingat produksi sampah harian mencapai 2.700 ton. "Nanti kita mau lakukan penataan juga di TPA Galuga. Kita kerja sama dengan Pemkot Bogor karena memiliki area pembungan lebih besar dari kita," kata Asnan. (mam)