METROPOLITAN.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tengah mendorong anggaran buat kecamatan se-Kota Bogor pada APBD 2022. Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat ngarep dana untuk kecamatan dan kelurahan itu dapat porsi besaran 15 persen dari APBD atau setara Rp300 miliar. Hal itu terkuak dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Bogor dengan camat se-Kota Bogor, Kamis (4/11). Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Fajari Arya Sugiarto, hasil rapat kerja akan dikawal hingga ke Badan Anggaran (Banggar) agar bisa terealisasi pada 2022. "Saya akan mengawal hasil raker Komisi I ini yang akan dibawa ke Banggar. Akan dibahas juga oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait dana kecamatan dan kelurahan. Teman-teman komisi I ada usulan anggaran kecamatan itu 15 persen dari APBD atau sebesar Rp300 miliar," katanya. Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Atty Soemadikarya menerangkan, pengadaan anggaran ini sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018. "Kami mendorong rencana ini. Sebab sejauh ini dana kecamatan dan kelurahan masih jauh dari layak. Tentunya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," jelas Atty. Ia menambahkan, anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membantu pembangunan di tiap kelurahan kota bogor. Atty berharap, peran aparatur wilayah bisa dirasakan masyarakat secara langsung dalam hal pembangunan, termasuk di wilayah pinggiran kota. "Jadi ini adalah inisiatif dari DPRD dan kita sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Semuanya demi kepentingan masyarakat. Jadi saya tidak mau dengar anggaran ini direfocusing atau dicoret. Ini harus dikawal dan diperjuangankan secara total," tegasnya. Politisi PDIP itu juga berharap tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai ratusan miliar karena anggaran tidak terserap maksimal. Ia berpendapat lebih baik APBD dialokasikan untuk progam yang pro rakyat untuk 6 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor. "Didalam anggaran ini juga akan dimasukkan kenaikan dana BOP RT, RW dan LPM," tukasnya. Perwali Anggaran Kelurahan Diminta Revisi Di sisi lain, minimnya anggaran kelurahan di Kota Bogor juga mendapat sorotan Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan. Anita menegaskan perlu adanya gebrakan baru dalam segi penganggaran untuk kelurahan dan kecamatan.
-
