METROPOLITAN.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penanaman 50 ribu pohon dan pembuatan 500 sumur resapan hingga akhir 2021. Tujuannya, untuk menyelamatkan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan saat Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021 di Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (8/11). Hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan kepala daerah dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Bogor dan Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penanaman 5000 pohon dan pembangunan 100 sumur resapan secara serentak dengan melibatkan komunitas masyarakat. Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra mengatakan, pihaknya telah menginisiasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di Kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. “Kegiatan penanaman ini simbolik, kita mau menghutankan lagi kawasan Puncak. Hari ini secara simbolik, kita juga jalan kaki atau tea walk. Hari ini juga berkumpul Wagub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan dari daerah sekitar Bogor juga hadir dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif," ujar Surya. Menurutnya, seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) dari kementerian ATR/BPN hadir dalam acara tersebut, termasuk IPB University dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). "Yang paling kongkrit untuk Puncak ya menanam pohon, memang problemnya di situ. Kedua dalam jangka panjang kita beresin tata ruangnya, intinya kita kerja kolaboratif," ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin juga angkat suara soal kondisi kawasan Puncak saat ini. Ia menyebut kawasan Puncak kian memprihatinkan akibat komersialisasi berlebih. Ade Yasin mengajak berbagai pihak untuk menyelamatkan kawasan Puncak dengan mengembalikannya sebagai kawasan hijau. Sebetulnya, kawasan Puncak memiliki fungsi kehutanan dan perkebunan. Ia pun meminta pemerintah pusat mengembalikan fungsi-fungsi hutan di kawasan Puncak Bogor. “Karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain. Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan di sini, hutan-hutan di sini, kebun-kebun di sini, dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Insyaallah kalau semua dikembalikan secara masif, saya kira Puncak akan selamat. Tentunya, tanpa mengurangi esensi pariwisata, pariwisata alam seperti tea walk, cross country kan menarik juga, tanpa harus membangun bangunan kokoh dan betonisasi,” ujar Ade Yasin di lokasi acara. Ade Yasin menjelaskan, wilayah Puncak terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua. Kebutuhan RTH seharusnya 55 persen. Namun, seiring berkembangnya kawasan Puncak, ia mengaku kesulitan memenuhi RTH untuk sampai 50 persen. “Yang HGU-nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial,” harapnya. Untuk menjaga kawasan Puncak, Ade Yasin mengaku perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten di sekelilingnya untuk melakukan pengawasan. “Jadi kami juga perlu berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain untuk sama-sama mengawasinya. Alhamdulillah hari ini hadir tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi. Nah ini harus kerjasama, kalau tidak akan sulit mengawasinya,” tandas Ade Yasin. (fin)