METROPOLITAN.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupate Bogor dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki waktu kurang dari dua pekan untuk menyelesaikan defisit keuangan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2022. "Posisi defisit saat ini masih sekitar Rp1,5 triliun. Senin (pekan) depan akan kami bahas kembali," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Pembahasan APBD Murni 2022 ini harus selesai pada akhir November 2021. Sebelum pengesahan nanti, DPRD Kabupaten Bogor kini tengah melaksanakan reses di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Menurut Rudy, reses yang dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin 15 November itu untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dipertimbangkan mana saja yang akan dimasukkan ke dalam APBD 2022. "Tidak ada anggaran yang kami coret, hanya saja dilakukan rangking. Kami pilah mana saja yang masuk dalam skala prioritas. Dan reses ini menjadi salah satunya," paparnya. Senada dengan Rudy, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan, disisa waktu pembahasan APBD ini pihaknya akan kembali melakukan penyelerasan dengan dinas-dinas. Apalagi jumlah defisit dalam pembahasan kali ini cukup besar. "Kita harus melakukan rasionalisasi program dan kegiatan karena defisitnya juga besar sekali. Nanti tegantung TAPD wajar defisitnya berap, seumpamanya Rp500 Miliar dan itu yang nantinya akan ditutup oleh Silpa," kata dia. Usai pengesahan APBD 2022, Usep meminta agar Pemkab Bogor tidak melakukan refocusing amggaran kaitan kebutuhan rutin seperti gaji, pembayaran listrik gedung pemerintahan serta beberapa yang lainnya. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dimana TAPD melakukan refocusing anggaran untuk keperluan gaji ASN dan kebutuhan operasional. "Kita juga sudah memberikan peringatan keras agar tidak merefocusing amggaran rutin. Karena itu akan muncul lagi-lagi kebutuhannnya seperti yang terjadi pada APBD 2021," ujar Usep. (mam)