METROPOLITAN.id - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah membahas Rancangan APBD 2022. Para wakil rakyat meminta Pemkab Bogor membuat skala prioritas belanja agar anggaran tak defisit. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, di pembahasan awal, defisit anggaran mulanya mencapai sekitar Rp1 triliun lebih. Namun seiring pembahasan, defisit terus berkurang hingga kini di posisi sekitar Rp900 miliar. "Awalnya satu triliun 50 miliar (defisit) kita, sampai pembahasan dua hari sudah merasionalisasikan anggaran hingga tinggal Rp900 miliar," ujar Rudy, Rabu (17/11). Menurutnya, masih ada waktu untuk mengejar defisit tersebut. Ia pun meminta Pemkab Bogor melalui dinas-dinas membuat skala prioritas 1-10 agar kegiatan yang akan dijalankan pada 2022 benar-benar yang penting sehingga tak ada pemborosan anggaran. Pembahasan apbd akan mulai lagi senin minggu depan. Pembahasan hampir selesai, kita sudah bisa menutup defisitnya dengan relokasi beberapa program. Sambil menunggu menjelang akhir tahun anggaran2 apalagi yg masuk sehingga finalisasi kita pas kan di akhir tahun. "Kita minta dibikin ranking 1-10. Intinya jangan keluar dari RPJMD. Jadi ada skala prioritasnya, misal ranking 1-5 itu sangat penting, nomor 6-10 ditunda dulu. Jadi ada skala prioritasnya. Pembahasan RAPBD 2022 imi akan mulai lagi Senin depan. Sambil menunggu menjelang akhir tahun anggaran-anggaran apalagi yang masuk, sehingga finalisasi kita pas kan di akhir tahun," terangnya. Jika dalam rasionalisasi masih ada defisit anggaran, Rudy mengaku ada dua langkah yang harus dijalankan. Pertama, menggenjot pendapatan daerah dari sektor-sektor yang belum maksimal. Kedua, mengurangi belanja sehingga neracanya seimbang. "Kita memaksimalkan pendapatan untuk naik dan belanja turun, jadi imbang. Yang unik itu kita pembahasan di September - Oktober, nah November - Desember itu ternyata ekonomi mulai hidup. Dari sektor pendapatan juga kita akan evaluasi kembali, ada peningkatan atau ngga," tandas Rudy. (fin)