METROPOLITAN.id - Komite Pengawasan Legislatif (Kopel) menyangsikan Wali Kota Bogor, Bima Arya dapat mewujudkan Kota Ramah Keluarga yang menjadi visi misi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga akhir masa jabatannya habis pada tahun 2023 mendatang. Musabanya, Kopel menilai ada enam indikator yang masih jauh dari target, ditambah sisa masa jabatan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor hanya menyisakan sekitar satu setengah tahun lagi. "Iya belum bisa dikatakan berhasil. Semua indikator tidak menunjukan pencapaian. Dan sisa waktu untuk mewujudkan itu hanya tinggal satu setengah tahun lagi," kata Direktur Kopel, Anwar Rozak kepada wartawan, baru-baru ini. Untuk itu, dia menyarankan agar visi misi Kota Ramah Keluarga dapat terwujud, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah seharusnya dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam enam indikator pada APBD 2023 mendatang. "Kalau melihat proporsional anggaran, tidak memadai menyelesaikan persoalan. Jadi, harus tambah anggaran dan membuat program menyentuh persoalan, misal kemiskinan dan pengangguran," ucapnya. "Kalau pengangguran, alokasikan anggaran dan identifikasi siapa penganggurnya, dan itu yang diintervensi," sambung dia. Adapun keenam indikator yang menjadi catatan Kopel dan dianggap belum mencapai target berdasarkan data pencapaian Pemkot Bogor hingga 2021 lalu. Pertama, rumah tangga yang dilayani air minum yang aman. Di mana, layanan dasar ini seharusnya terpenuhi 100 persen, namun kenapa targetnya diturunkan dan di akhir periode wali kota hanya ditarget 70,24 persen. "Kondisi ini tentu tidak menunjukkan keramahan bagi keluarga," ungkap Anwar Rozak. Kedua, presentase rumah tangga Ber-PHBS. Di mana, Kota Bogor yang masuk dalam Jabodetabek hingga sebagai daerah penyangga pusat pemerintahan yang di dalamnya ada Istana Bogor, hanya menargetkan rumah tangga Ber-PHBS sekitar 72 persen hingga masa akhir jabatan wali kota. Ketiga, tingkat pengangguran. Di mana, tingkat pengangguran mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Bahkan meningkat hampir 50 persen dari data tahun 2018 ketika pemerintahan Bima Arya dimulai. "Sebelum pandemi tahun 2020 malah tingkat pengangguran ini sudah meningkat. Ini menunjukkan adanya ketidakmampuan Pemkot Bogor dalam menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan angkatan untuk dapat bersaing," bebernya. Keempat, angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Bogor ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019. Semula hanya 5,77 persen kini menjadi 6,9 persen. "Pandemi seharusnya tidak menjadi alasan kenaikan angka kemiskinan, karena adanya realokasi anggaran," ungkap dia. Kelima, presentase jalanan berkondisi mantap. Di mana, berdasarkan data BPS pada tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi tidak baik di Kota Bogor mencapai 16,53 persen atau 118.914 Km. "Berdasarkan catatan juga, di bulan Februari 2021 terdapat 31 titik dengan kondisi rusak parah. Ironi jika masih ada jalanan dalam kondisi rusak apalagi rusak parah," kata dia. Terakhir, keenam persoalan ruang terbuka hijau. Di mana, pada tahun 2019 ruang terbuka hijau sebagian telah dialihfungsikan. Pada tahun 2018 luas ruang terbuka hijau ada di angka 5,89 persen dan pada 2019 turun jadi 4,18 persen. Kemudian, target luas ruang terbuka hijau pada 2022 hanya ditarget sebesar 4,21 persen. Sementara, luas ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi setiap daerah yakni sebanyak 30 persen berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 26 tahun 2007. "Keenam indikator ini semuanya masuk ke dalam visi misi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga. Di mana, visi misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Bogor yang sehat, cerdas dan sejahtera," tandasnya. Menanggapi itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku belum bisa berkomentar lebih mengenai data tersebut. "Saya kordinasikan dulu," singkatnya. (rez)