METROPOLITAN.id - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini tengah memetakan jumlah pegawai non Apatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal itu seiring dengan wacana penghapusan tenaga kerja honorer dan menjadikannya Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apalagi saat ini setidaknya ada 12.000 tenaga honorer yang tersebar di sejumlah SKPD. "12.000 tenaga honorer itu baru di dinas-dinas saja, belum lagi honorer yang ada di kecamatan. Mungkin bisa lebih dari 12.000," kata Kepala BKPSDM Irwan Purnawan. Dalam penghapusan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bogor nanti, Irwan mengaku menyiapkan beberapa skema diantaranya mengupayakan yang non ASN itu akan diikut sertakan pada tes CPNS dan PPPK. "Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi tenaga honorer yang akan mengikuti tes, diantaranya memenuhi syarat, seperti syarat usia, syarat kualifikasi dan kompetensi," paparnya. Penghapusan honorer sendiri rupanya menjadi beban bagi Pemkab Bogor. Sebab, anggaran yang harus dikeluarkan bagi PPPK tersebut cukup besar. Terlebih, beban gaji PPPK yang semula ditanggung oleh pemerintah pusat, kini dibebankan kepada pemerintah daerah. Meski begitu, Pemkab Bogor saat ini dilema sebab kebutuhan pegawai di lingkup Pemkab Bogor belum terbilang ideal. Lantaran setiap tahunnya ratusan ASN memasuki masa pensiun, hal itu tidak sebanding lurus dengan penerimaan CPNS yang jumlahnya lebih sedikit dengan yang pensiun. “Sebetulnya kebutuhan ASN itu masih kurang, saat ini jumlah ASN sekitar15.240. Artinya 1 ASN untuk 350 penduduk dari jumlah penduduk 5,4 juta jiwa. Ini belum ideal, kalau di pusat kan udah 1 berbanding 50 penduduk,” kata Irwan. Dengan kekurangan pegawai tersebut, Irwan mengaku tidak lantas membuat pemerintah kabupaten Bogor tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Untuk meminimalisir beban kerja, para ASN di Pemkab Bogor terus digenjot agar melek terhadap teknologi. “Kita sudah bertransformasi ke digital, banyak layanan pemerintah yang berbasis digital. Dengan digital ini akan berkurang terus tenaga manusia, makanya solusinya meningkatkan kemampuan ASN untuk memahami teknologi informasi dan komunikasinya,” ungkapnya. (mam)