METROPOLITAN.id - Kabar kurang menyenangkan datang bagi Kota Bogor. Pemprov DKI Jakarta dikabarkan menolak usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan permohonan bantuan pengadaan 10 unit bus listrik. Hal itu pun dikatakan langsung Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo. "Memang Pemkot Bogor mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov DKI, pengajuanya bus listrik, namun ditolak," kata pria yang akrab disapa Danjen, Kamis (18/8). Mantan Kasatpol PP Kota Bogor sendiri tidak membeberkan alasan Pemprov DKI Jakarta menolak usulan Pemkot Bogor yang meminta Bankeu terkait pengadaan bus listrik di wilayahnya. Namun, Danjen menduga penolakan tersebut berkaitan dengan operasional bus DKI Jakarta yang sudah berjalan selama ini di Bogor. "Ini kan DKI Juga Transportasi Jabodetabeknya, AKTB-nya masuk juga ke Bogor. Kemungkinan ini alasanya," ucapnya. Meski usulanya ditolak, Danjen mengaku bakal mempertimbangkan untuk mengusulkan kembali Bankeu ke DKI Jakarta terkait dengan pengadaan bantuan 10 unit bus di Kota Bogor. Sebab, saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri informasinya masih melakukan penyisiran Bankeu untuk beberapa daerah. "Kenapa tidak, 10 unit (bus listrik) dilakukan pengoptimalan, bisa saja namanya campaign (pengurangan emisi), jalur pengisian bus dikelola PDJT, kita sempat tanya bantuanya ke kita salah gak? Kan bisa saja meminta bus sekolah ramah lingkungan dan segala macam," imbuhnya. Sementara, dijelaskan Danjen, usulan pengadaan kendaraan angkutan umum listrik tersebut sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara di Kota Bogor. Apalagi, bus listrik sendiri saat ini merupakan program dari Pemkot Bogor untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Diketahui, Pemkot Bogor mengusulkan Bankeu ke Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2022 untuk pengadaan 10 unit bus listrik sebesar Rp65 miliar. "Asumsi harga per unitnya sebesar Rp6,5 miliar. Dan memang bus yang diusulkan untuk pengadaan adalah bus berukuran besar," ungkapnya. "Kira ikhtiar, sekarang fokus ke transportasi (Bankeu) untuk saat ini," ujar Danjen. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan anggaran bantuan keuangan pada tahun ini ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp230 miliar. Beberapa dukungan yang usulkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antara lain; pertama, usulan arm roll dan dump truk untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kedua, pengajuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait dengan revitalisasi beberapa kolam retensi sebagai penanganan banjir yang kerap terjadi di DKI Jakarta. Ketiga, pengajuan untuk pengadaan 10 unit bus listrik dan park and ride di Terminal Bubulak yang diusulkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Rudy Mashudi mengatakan, proses pengajuan bantuan tersebut saat ini masuk pada fase ketiga, setelah sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi. "Kita masuk fase ketiga yakni ekspose secara online, Pemprov menanggapi apa yang disampaikan oleh kita," kata Rudy, Minggu (10/7). Berdasarkan ekspose yang disampaikan tiga dinas tersebut, Rudy memaparkan kebutuhan pembangunan park and ride berkaitan dengan tingginya mobilisasi warga ke DKI Jakarta setiap harinya. "Terminal Bubulak sudah jadi hub origin-destination atau tujuan asal pergerakan ke DKI Jakarta, pertama Rawa Mangun, Pasar Minggu, Tanjuk Periuk, setidaknya ada empat tujuan yang sekarang sudah berjalan," kata Rudy. Sedangkan untuk pengajuan 10 unit bus, dilanjutkan Rudy sebagai dukungan dalam mewujudkan program transportasi Kota Bogor berkelanjuan yang ramah lingkungan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut. Ia berharap, tiga usulan itu dapat disetujui oleh Annies mengingat bantuan yang diterima Pemprov DKI Jakarta terakhir pada tahun 2018. Selama kurun waktu tahun 2019, hingga 2022 Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan bantuan untum daerah penyangga. Sedangkan sejak tahun 2020 mengingat saat itu dilanda pandemi Covid-19. "Artinya sudah sangat lama sekali, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp10 miliar. Dan belum ada bantuan lagi, kami berharap usulan itu disetujui, pertimbanganya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta," imbuhnya. "Persis, pertanyaan mereka yang berdampak ke kami (DKI Jakarta) apa? Kita bilang kalau Terminal Bubulak rapih bagus, orang ke Jakarta lebih enak naik JR Connection bayar Rp30 ribu, bisa tidur bolak balik, dibanding bawa mobil macet, di Jakarta menambah beban. Secara nasional itu yang saya sampaikan," sambung pria yang kerap olah raga bulu tangkis itu. Diketahui, pengajuan anggaran sebesar Rp230 miliar untuk direalisasikan pada tahun 2023 itu melingkupi 15 kegiatan. (rez)