berita-utama

Sempat Sebut Kemenkeu 'Isinya Iblis', Ini Biodata Bupati Meranti Riau Muhammad Adil yang Kena OTT KPK

Jumat, 7 April 2023 | 13:35 WIB
Bupati Meranti, Muhammad Adil kena OTT KPK (Kolase Ist)

METROPOLITAN.ID - Bupati Meranti, Kepulauan Riau, Muhammad Adil diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan alias OTT.

Selain Muhammad Adil, dalam OTT itu juga KPK juga mengamankan beberapa pihak terkait

"Beberapa pihak sudah ditangkap, termasuk bupatinya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat 7 April 2023.

Baca Juga: Aksi Copet Marak Jelang Arus Mudik Lebaran, Polisi Minta Pemudik Waspada Saat Berada di Tempat Ini

Nama Bupati Meranti Muhammad Adil pernah viral dalam beberapa tahun belakangan lantaran ucapannya.

Muhammad Adil jadi perbincangan se-Tanah Air tak lepas dari pernyataan keras yang disampaikan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, 8 Desember 2022 dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat itu dalam sesi tanya jawab, Bupati Meranti Muhammad Adil menegaskan bahwa pegawai Kemenkeu sebagai iblis atau setan.

Baca Juga: Mencari Artis Inisial R Diduga Terlibat Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo, KPK Bilang Begini

Muhammad Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di Kepulauan Meranti, daerah yang dipimpinnya.

Muhammad Adil juga kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang hadir pada rapat koordinasi tersebut.

"Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," kata Muhammad Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.

Baca Juga: Baru 45 Persen, Kota Bogor Kejar Target Vaksin Imunisasi Polio 84.983 Anak

Buat dia, Kepulauan Meranti Riau adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.

Muhammad Adil juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.

Halaman:

Tags

Terkini