METROPOLITAN - Sejak terjadinya gesekan antara sopir angkot dan pengojek online, program andalan Walikota Bogor Bima Arya lewat ‘angkot masuk kampung’ kembali jadi sorotan.
Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Advokat Indonesia dan Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Sentoso, mempertanyakan kembali program yang sudah sepekan diresmikan. Ia sangsi apakah program angkot masuk kampung
dan memindahkan angkutan ke pinggiran bisa menjadi solusi.dengan menambah trayek
“Tentu itu bukan solusi. Perlu dicatat kalau luas badan jalan dibandingkan jumlah kendaraan yang beredar, mulai dari angkot, mobil pribadi, bus, mobil sewa dan kendaraan roda itu tidak sebanding,” kata Sugeng.
Jika program angkot masuk kampung dipaksakan, maka ia menyarankan Bima Arya berani mengambil langkah tegas dengan mengaudit seluruh angkot yang beredar.
“Caranya dengan basis izin rute yang dikeluarkan. Karena, disinyalir satu izin rute dikloning untuk beberapa mobil. Jadi ini harus ditertibkan,” kata praktisi hukum ini.
Di samping itu, ia pun mempertanyakan sejauh mana pemerintah mengantisipasi adanya gesekan antara sopir angkot dan ojek pangkalan lewat program barunya. Sebab, bukan tidak mungkin muncul keresahan yang sama seperti kasus sopir angkot vs ojek online yang berujung bentrok.
Belum lagi, program ini dianggap belum tersosialisasi dengan baik pada warga yang terkena imbasnya. Menurutnya, penyelesaian konflik oleh Walikota Bogor tidak bisa dengan sekali lewat. Melainkan, perlu dicari akar permasalahannya.
“Perlu dicatat kalau konflik ini berawal dari kekecewaan sopir angkot yang hasilnya tidak memadai. Apalagi ada rerouting yang belum jelas manfaatannya untuk apa dan siapa,” sindir Sugeng.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jimmy Hutapea mengatakan bahwa pihaknya masih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan terkait program angkot masuk kampung. Sehingga, nantinya masyarakat pun tidak kaget dengan adanya angkot masuk wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dilintasi angkot.
“Yah kita menggandeng kelurahan dan kecamatan untuk sosialisasi rerouting tersebut,” ujarnya.
Dengan masuknya angkot ke wilayah-wilayah di Kota Bogor, menurut Jimmy, memang ada sedikit kekhawatiran terjadi bentrok antara sopir dan ojek pangkalan, seperti terjadi belum lama ini di Kota Bogor. “Ini juga yang menjadi kekhawatiran kita, maka dari itu kita terus sosialisasikan melalui aparat wilayah yang ada di sekitar,” terangnya.
Jimmy juga menambahkan, untuk angkutan masuk kampung belum dilakukan dan akan dimulai pada minggu kedua bulan April. “Kalau sekarang masih sosialisasi, nanti minggu kedua April kita akan terapkan,” paparnya.
(mam/c/feb/dit)
