METROPOLITAN – Aksi pemblokiran Jalan Parungpanjang membuat ratusan truk tambang terpaksa tertahan di Desa Jagabaya, Kecamatan Parungpanjang. Sudah tiga hari ini sopir truk gagal melintasi jalan tersebut karena dihalangi warga. Sejak Senin (25/12), para sopir angkot terjebak di jalanan akibat adanya aksi protes warga. “Ya kami nggak tahu kalau bakal begini. Ternyata dari Senin sudah stag begini, kita terjebak di jalan,” kata sopir truk tronton, Ahyani, kepada Metropolitan, Rabu (27/12)
Ahyani mengaku hal tersebut menyebabkan pendapatan sehari-harinya tidak ada. ”Jadi banyak pengeluaran, kami tidak bisa narik dan uang jalan sudah habis. Jadi para kernet susah untuk mencari makan,” keluhnya. Selain itu, Ahyani berharap kepada pemerintah membatu sopir truk tambang agar bisa tetap beroperasi. ”Sudah tiga hari kami tidur di mobil menunggu diperbolehkan melintas,” kesalnya.
Sementara di Pendopo Bupati Bogor, jajaran muspida, muspika dan kepala desa serta beberapa SKPD menggelar rapat khusus selama tiga jam guna membahas polemik jalan rusak di Parungpanjang.
Sekda Kabupaten Bogor Adang meminta agar diberlakukan jam operasional untuk angkutan tambang sehingga warga tidak dibuat kesal setiap harinya. “Saya dapat laporan kalau jalan itu sering dilewati kendaraan yang melebihi. Makanya perlu diawasi lebih ketat dan harus ada pengaturan jam operasional agar tidak setiap saat melintas,” pinta Adang.
Dari informasi yang dihimpun, ada sekitar 8,5 kilometer jalan di Parungpanjang yang kondisinya rusak parah. Sehingga, hal ini menuntut adanya percepatan pembangunan.
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan mengaku telah menganggarkan perbaikan jalan tersebut pada Maret 2018. Proses betonisiasi jalan diperkirakan akan menelan biaya mencapai Rp50 miliar. ”Kekuatan jalan yang akan kita perbaiki dengan tonase sekitar 20 ton dan pembangunannya setelah dilelang direncakan bulan mareat 2018. Itu anggarannya dari provinsi Rp50 miliar,” ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunardi Wibawa mengaku bahwa anggota dewan dari Dapil IV tidak berdiam diri. Mereka sudah memperjuangan perbaikan jalan ke provinsi. Jika ada demo, anggaran tersebut turun tidak semudah itu. Karena sejak 2017, jalan tersebut sudah dianggarkan di provinsi namun semuanya perlu proses sehingga tidak bisa cepat.
Hasil kesepakatan rapat dengan para pengusaha tambang sampai jalan tersebut dibangun oleh Provinsi Jawa Barat, kerusakan jalan yang disebebkan truk milik pengusaha tambang sementara diperbaiki para pengusaha tambang dengan cara diuruk menggunakan kerikil.
“Namun yang lebih penting agar jalannya tidak kembali rusak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera membuat jembatan timbang. Nantinya keberadaan jembatan timbang tersebut bisa mengukur tonase kendaraan. Jika melebihi delapan ton untuk ukuran jalan provinsi tentunya bisa truk tersebut kena denda,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, jumlah kendaraan tambang yang lewat juga harus dibatasi. Selama ini, akibat banyaknya truk tambang yang melintas, kendaraan milik warga jadi terbatasi ruang geraknya. Termasuk sektor kesehatan juga harus diperhatikan karena banyak warga yang terdampak penyakit ISPA akibat jalan berdebu. Solusinya jalan tersebut setiap hari harus disiram air. Walaupun nantinya becek, tetapi bisa mengurangi debu ke rumah warga sekitar jalan.
“Jika bicara PAD yang dihasilkan pengusaha tambang, masih tidak seimbang. Namun yang terpenting jangan sampai jalan tersebut rusak parah dan tidak ada penanganan dan warga tidak dirugikan,” pungkasnya. (ads/sir/c/feb/run)
