METROPOLITAN - Konflik Hanura di tingkat DPP ternyata terjadi juga di DPC Hanura Kabupaten Bogor. Beredar Surat Keputusan (SK) dari DPP Hanura terkait pemecatan Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor Iswahyudi.
Dalam surat bernomor SKEP/388/DPP-HANURA/I/2018, Iswahyudi diberhentikan dan mengangkat Hardiyanto Prijokoesoemon sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor. Menurut informasi, Hardiyanto merupakan salah satu Wakil Ketua DPD Hanura Jawa Barat (Jabar).
Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor yang diberhentikan, Iswahyudi, mengaku tidak mengetahui sama sekali permasalahan hingga turunnya surat pemecatan dari DPP Hanura. Bahkan, surat pemecatannya belum juga diterima dirinya hingga sore kemarin.
“Saya malah tahu dari media. Sampai detik ini saya belum menerima surat pemecatannya. Padahal kemarin malam Pak Aceng Fikri (Ketua DPD Hanura Jabar, red) menelepon saya jam delapan malam dan bilang tidak ada plt atau musyawarah cabang luar biasa (muscalub),” kata Iswahyudi.
Iswahyudi pun menyayangkan keputusan tersebut lantaran tidak dengan alasan jelas. Seharusnya, pergantian ketua itu melalui mekanisme partai terlebih dulu dan tidak asal main pecat. “Katanya dalam surat itu saya melanggar AD/ART partai. Tapi apa yang saya langgar? Suratnya saja belum saya terima,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah pemecatan berkaitan dengan kisruh Hanura di DPP, Iswahyudi menganggap dua kubu yang bertikai sudah melakukan islah. Hasil kesepakatan islah pun tidak ada pemecatan atau plt untuk Ketua Hanura di kota/kabupaten.
Meski demikian, pemecatan Iswahyudi juga sarat muatan politis. Sebab, diindikasikan ada dua kubu di DPC Hanura Kabupaten Bogor. Iswahyudi dikabarkan tidak sejalan dengan Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bogor Lutfi Pulu sebelum kisruh di DPP sehingga menimbulkan ketidakharmonisan di tubuh Hanura. Kondisi ini yang diduga Iswahyudi turut berkaitan dengan pemecatannya sebagai Ketua DPC.
“Di DPP memang ada dua kubu, saya pun sudah menerima dengan segala konsekuensinya waktu itu. Tapi ini mungkin ada kaitannya juga antara saya dengan Sekretaris DPC. Memang saya sudah pecah sebelum di DPP pecah. Dan bisa jadi kisruh di DPP sekarang menjadi momen,” beber Iswahyudi.
Menurut Iswahyudi, ketidakselarasan dirinya dengan Luthfi sudah terlihat sejak penandatanganan MoU koalisi antara PDIP dengan Hanura untuk pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018. Sebagai ketua, dirinya tidak pernah diberi tahu soal MoU tersebut dan baru mengetahuinya dari orang lain. Saat MoU berlangsung, hanya hadir Lutfi dan Sekretaris DPD Hanura Jabar yang juga calon bupati Bogor yaitu Fitri Putra Nugraha alias Nungki. Bahkan, Iswahyudi mengaku Luthfi sudah beberapa kali tidak sejalan dengan dirinya.
“Awalnya saya tidak tahu soal koalisi itu, baru tahu dari orang lain. Yang tanda tangan cuma sekretaris dengan Nungki. Harusnya kalaupun saya nggak bisa, ada pemberitahuan. Saya kaget ada tanda tangan MoU. Ternyata ketika mau daftar ke KPU, harus ada tanda tangan ketua juga. Kang Nungki menelpon saya, saya sebagai Ketua DPC pun memenuhi kewajiban ssebagai Ketua DPC dengan memberi tanda tangan, meski sebelumnya tidak dilibatkan,” paparnya.
Akibat kisruh tersebut, DPC Hanura kubu Luthfi menggelar muscalub di wilayah Pamijahan, kemarin. Dua kubu ini saling klaim memiliki dukungan dari para PAC. Iswahyudi sendiri menanggapi santai muscalub tersebut dan menyerahkannya kepada teman-teman pengurus. Menurutnya, hanya ada sekitar 7 PAC yang mengikuti munaslub dan dua pengurus sementara 17 PAC ikut bersamanya.
“Sekretaris ini memang sering overlap.Saya sudah lemparkan ke teman-teman untuk mengadakan muscalub sesuai AD/ART, dan saya tidak akan maju lagi. Tetapi banyak pengurus yang tidak mau dan ingin saya tetap Ketua DPC. Pengurus di sini semua, yang ke sana cuma beberapa seperti sekretaris dan wakil ketua koordinator. Sementara PAC yang hadir kemungkinan hanya 7 dari Dapil VI. Secara AD/ART harus 2/3 yang hadir, artinya nggak sah muscalubnya,” tandas Is saat berumpul bersama pengurus dan PAC Hanura barisannya di kantor DPC Hanura, kemarin sore.
Sementara Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bogor Lutfi Pulu menjelaskan, SK plt keluar per 23 Januari 2018. Saat ditanya soal pemecatan Iswahyudi, dirinya mengaku Iswahyudi telah melanggar ketentuan AD/ART dan kebijakan partai sesuai isi SK. Namun saat ditanya bentuk pelanggarannya, Luthfi mengaku tidak mengetahui pasti. “Kalau saya melihat isi suratnya, beliau (Iswahyudi, red) melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan kebijakan partai. Pelanggarannya saya tidak tahu persis dalam bentuk apa,” aku Lutfi.
Saat ditanya soal isu perpecahan yang berkembang, dirinya pun menganggap wajar isu tersebut. Yang pasti, sebagai kader Hanura, Luthfi mengatakan semua harus patuh terhadap keputusan DPP partai. Dirinya pun mempersilahkan jika ada kader Hanura yang justru pro ke Iswahyudi. “Kalau saya pada posisi wajar-wajar saja ada yang punya pemikiran seperti itu, itu hak mereka. Tetapi kalau merasa kader Hanura, harus tunduk pada instruksi partai. Ini kan ranah keputusan DPP,” ujarnya.
