METROPOLITAN - Masuk bulan ketiga di 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor telah mengantongi daftar proyek jalan yang akan dilelang. Sedikitnya sudah ada 28 proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang masuk daftar lelang. Seperti Jalan Laladon pada ruas Jalan Laladon-Kreteg, peningkatan Jalan Pagelaran, ruas Jalan Laladon-Kreteg dan Jalan Tenjo-Singabangsa. (lihat grafis)
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi merinci dari 75 paket milik PUPR senilai Rp177,6 miliar, pihaknya telah mengantongi daftar proyek lelang Rp137,7 miliar. Ini seperti yang sudah ditayangkan dalam laman lpse.bogorkab.go.id.
Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengungkapkan, dari data yang dimiliki untuk lelang pekerjaan konstruksi, tahun ini lebih tinggi dibanding 2017. Tercatat, pada Februari 2017 hanya tiga paket pekerjaan konstruksi. Sementara di Februari 2018 sudah mencapai 28 paket. "Januari tahun lalu pekerjaan konstruksi hanya satu paket. Tapi Januari tahun ini sudah 16 paket yang dilelang," kata Budi.
Budi menjelaskan, ada 47 paket yang belum dilelang karena masih dalam tahap verifikasi. "Sisa paket PUPR yang belum dilelang ada 47 paket, yakni 21 paket konstruksi, 16 paket konsultan dan pengadaan barang sepuluh paket," bebernya.
Untuk Jalan Lingkar Dramaga (JLD), sambung Budi, pihaknya membagi dalam dua seksi pembangunan dengan jumlah pagu berbeda. "Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Dramaga Seksi I memiliki pagu anggaran Rp16,5 miliar dan seksi II Rp19,7 miliar dan masih proses lelang," kata Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Yani Hasan mengaku dari 75 paket tersebut termasuk sebelas paket yang gagal lelang di 2017, seperti JLD, Jalan Pagelaran Laladon. Kenapa dilakukan lelang di awal tahun? Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gagal lelang lagi. Jadi ketika ada paket lelang yang kurang pemberkasan bisa cepat diperbaiki. "Kami harap tahun ini tidak ada lagi gagal lelang,” ungkapnya.
Terpisah, Bupati Bogor Nurhayanti menilai percepatan pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan aksesibilitas yang lebih baik. Karena itu, pihaknya sudah meminta dinas terkiat yakni PUPR memprioritaskan pelelangan, khususnya yang paket proyek konstruksi dengan nilai besar. Sehingga, tidak ada lagi pelelangan di pertengahan tahun yang berimbas gagal lelang. "Makanya di awal tahun ini kita genjot infrastruktur untuk menghindari lelang yang gagal dan kehabisan waktu," pungkasnya.
(ads/c/feb/run)
