Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, Perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur tersebut lebih kepada mengatur wilayah nasional dan pemerintah pusat lebih memfokuskan ke Puncak I. "Puncak II kita usulkan, namun tidak secara emplisit di situ. Karena itu pengaturan wilayah nasional. Apalagi pusat lebih memprioritaskan pelebaran jalan di kawasan Puncak," ujarnya.
Meski begitu, Nurhayanti memastikan rencana pembangunan Jalur Puncak II akan terus didorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. Dalam Perpres 54 tersebut, jelasnya, pemda lebih menerima dan memberi masukan untuk pusat. Intinya harus ada pengendalian dan koordinasi baik antara pemerintah daerah dengan pusat.
"Jadi pemda dan provinsi harus mendukung perpres itu. Apalagi dalam perpres lebih mengatur tentang wilayah nasional," tutur Nurhayanti.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, diprioritaskannya pembangunan Jalur Puncak I telah disampaikan Kementerian PU beberapa waktu lalu. “Berdasarkan laporan dari Kemen PU, Puncak I sudah dibahas dalam rapat kabinet yang melibatkan Presiden dan Menteri RI,” kata Syarifah.
Selain itu, lanjut Syarifah, Jalur Puncak II bukanlah jalan arteri primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. “Maka dari itu penyelesaiannya pun diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” ungkapnya.
Syarifah mengaku pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Pemprov Jabar terkait keberlanjutan pembangunan proyek yang dicoret Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kita nanti sama-sama bahas dengan provinsi. Kalau dibahas secara khusus memang belum. Tapi kalau DPRD mau bahas, kita merasa terbantu,” tuturnya.
Melihat dari kebutuhan, pembangunan jalur tersebut merupakan hal yang harus diselesaikan bagaimanapun caranya. “Ya harus diselesaikan dengan cara apa pun. Kalau memang tidak oleh pusat, kita bisa lakukan dengan cara lain. Bisa dengan pihak ketiga,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar menerangkan, proyek ini sudah dipersiapkan Pemkab Bogor sejak awal yang memang harus diselesaikan.
“Kami dari pemkab sudah mempersiapkan dari awal. Poros tengah timur menjadi jalan strategis provinsi yang berharap dilanjutkan meski prioritas Jalur Puncak I dulu,” ujarnya.
Adang pun mengharapkan adanya pembentukan tim lobi untuk meyakini Pemprov Jabar bahwa pembangunan Jalur Puncak II merupakan pembangunan yang sangat penting yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. “Tentunya pemkab di sini hanya semata-mata melihat kepentingan perputaran ekonomi. Dan pembentukan tim lobi merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan pemerintah melanjutkan pembangunan ini,” pungkasnya.
(ads/b/feb/run)
