Kedatangannya untuk memastikan isu tak sedap soal KTP-el yang tercecer pekan lalu, sekaligus menjawab tuduhan soal adanya penimbunan KTP-el yang dilakukan Kemendagri.
Pantauan Metropolitan di lokasi, gedung berukuran sekitar 15x7 meter persegi itu memiliki dua pintu masuk. Gudang penyimpanan arsip berada di pojok belakang Kompleks Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri.
Sedangkan di bagian depan gedung terlihat sejumlah petugas melakukan disfungsi terhadap ratusan ribu KTP-el karena khawatir disalahgunakan. Di atas karpet biru, petugas menggunting KTP-el sejak Selasa (28/5/2018).
Petugas memotong bagian sisi kiri atas KTP-el. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kartu identitas itu tidak bisa digunakan dan menghindari penyalahgunaan. Sementara itu, di bagian dalam gedung terdapat isi dari gudang penyimpanan. Di dalamnya terdapat benda-benda yang dianggap aset negara.
Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh.
Politikus PDIP itu memastikan KTP-el rusak yang disimpan dalam gudang itu tidak pernah digunakan.
"Gudang ini isinya bermacam-macam dan sudah lama dibangun sejak sebelum saya menjadi Mendagri. Tidak benar jika gudang ini diisukan tempat khusus untuk menyimpan KTP-el, apalagi sebagai tempat menimbun atau menyembunyikan untuk kepentingan politik seperti isu yang beredar di media sosial saat ini. Saya siap mempertaruhkan kehormatan saya untuk menjamin hal tersebut," kata Tjahjo.
Menurut pengakuan Tjahjo, ratusan ribu keping KTP-el tak terpakai itu merupakan akumulasi dari kesalahan percetakan sejak pengadaan KTP-el dimulai, yakni sejak 2011. Kerusakannya pun beragam, mulai dari kesalahan nama, alamat sampai kesalahan nomor NIK.
“KTP-el ini delapan tahun mulai dari 2011, pengadaan 2010 sampai 2011 mulai dicetak ya yang rusak-rusak, salah ketik, salah nomor, salah alamat, apa itu, disimpan di sini,” ucap Tjahjo sembari berjalan melihat situasi gudang arsip Kemendagri.
Tak hanya itu, Tjahjo pun telah merencanakan memusnahkan ratusan ribu keping KTP-el yang telah dipotong massal pada 2019 mendatang. Namun wacana itu masih tengah menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Setelah pileg-pilpres selesai, sehingga kalau ada yang menanyakan mana KTP elektronik yang dulu, kita masih bisa tunjukkan, tapi sudah disfungsi atau tidak bisa digunakan untuk pileg, pilpres dan pilkada karena sudah dipotong sehingga tidak ada keraguan, mau dicuri, mau diambil,” pungkasnya.
(dyn/c/feb/run)
