METROPOLITAN - Isu kenaikan anggaran hingga Rp10,5 miliar di 2019 untuk program Sekolah Ibu di Kota Bogor menuai persoalan dan tanggapan miring dari beberapa kalangan. Kendati begitu, kabar tersebut langsung ditepis Ketua PKK Kota Bogor Yane Ardian.
Menurutnya, anggaran Rp10,5 miliar bukan pengajuan PKK. Namun, ia mengaku sempat mendengar kenaikan anggaran untuk Sekolah Ibu yang tersebar di 68 kelurahan se-Kota Bogor itu untuk menunjang fasilitas mengajar.
Kendati demikian, jelas Yane, jika dinaikkan dua kali lipat artinya hanya Rp8 miliar, tidak mencapai RP10 miliar. “Saya khawatir program mulia Sekolah Ibu jadi masalah karena isu anggaran yang sebenarnya tidak seperti yang diembuskan di tengah masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Yane menambahkan, dengan anggaran Rp4 miliar saat ini sebenarnya masih sangat minim (tidak sesuai standar biaya, red). Ia mencontohkan, seperti honor pengajar yang seharusnya Rp400.000 hanya mendapat Rp100.000. Hal itu tersebar di 68 kelurahan se-Kota Bogor.
“Program Sekolah Ibu ini kan direncanakan sejak dua tahun lalu tapi baru telaksana tahun ini. Menurut saya, dengan tingkat tawuran pelajar dan perceraian yang tinggi, program Sekolah Ibu menjadi program penting untuk hadir di tengah masyarakat Kota Bogor dan menjadi program yang tepat sasaran,” paparnya.
Ia melanjutkan, program tersebut sebelumnya memang sesuai percontohan di Katulampa dan Babakanpasar. Untuk itu, Pemkot Bogor mengadopsi di 68 kelurahan. Karena itu, pihaknya berharap pelaksanaan di 2019 ingin disesuaikan standar biaya. “Memang terkesan jadi naik beberapa kali lipat. Padahal pelaksanaan yang sekarang tidak sesuai anggarannya. Ya ala kadarnya. Program ini penting, tetapi yang terpenting terlaksana terlebih dahulu,” ucapnya.
Yane menegaskan, untuk kenaikan anggaran bukan menjadi ranah PKK, melainkan Bappenda Kota Bogor. Pihaknya hanya menginisiasi program, baik pembuatan modul, pelatihan dan pengajaran. “Kami harap program ini didukung dengan anggaran yang tepat. Dengan begitu bisa semakin profesional. Kami hanya membahas konsep pengajaran pembelajaran dan tidak dari sisi anggaran,” bebernya.
Kalaupun hasilnya sesuai target yang ditentukan sebelumnya, seharusnya tidak menjadi bahan pergunjingan. Apabila berdampak besar dan baik untuk masyarakat, kenapa tidak. Menurutnya, pembahasan dua kali lipat terlalu berlebihan. “Tapi kami harap bisa sama-sama menyikapi program ini dengan bijak dan didukung semua pihak dan ini bukan program pembangunan fisik, harus lebih dicerna maksud dan tujuannya,” pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lia Kania Dewi mengatakan, anggaran untuk Sekolah Ibu masih dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada DPRD Kota Bogor.
Namun saat disinggung berapa anggaran untuk Sekolah Ibu, Lia enggan membocorkannya. “Datanya saya nggak hafal. Karena belum final, belum bisa dipublikasikan atau bisa ditanyakan ke Bappeda,” ucapnya. (yos/b/feb/run)
