METROPOLITAN - Tradisi ‘ngecrek’ jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 RI memang masih menuai perdebatan. Di satu sisi aksi ini dianggap bisa membangkitkan nasionalisme, di sisi lain justru dianggap mencoreng makna merdeka itu sendiri hingga dianggap terjebak di aksi minta-minta.
Menurut Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor M Burhani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus lebih peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Termasuk dari sisi kebijakan anggaran yang harusnya juga ikut diperhatikan.
Ia menilai perlu ada langkah konkret untuk mengatasi kontroversi itu. Misalnya lewat penganggaran melalui dana desa, kecamatan hingga kabupaten. “Saya kira memang perlu dianggarkan. Jangan sampai ini menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan. Atau sampai muncul istilah merdeka tapi masih minta-minta,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengaku bahwa tradisi ‘ngecrek’ ke jalanan seolah sudah mendarah daging. Lagi pula banyak sudut pandang terkait aksi ini. "Sudah menjadi tradisi dan mendarah daging bagi masyarakat kita, jadi sulit juga walaupun niatnya baik. Semuanya kan punya sudut pandang yang berbeda," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Rizky menilai aksi ‘ngecrek’ di jalan untuk sumbangan memeriahkan Hari Kemerdekaan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Dilihat dari semangatnya, aksi ini merupakan bentuk antusiasme masyarakat menyambut Hari Kemerdekaan.
“Semangatnya bagus, cuma mungkin ada cara lain juga yang lebih mengena. Bukan berarti ‘ngecrek’ di jalan tidak tepat, tapi mungkin ada cara yang lebih baik,” kata Rizky kepada Metropolitan, kemarin.
Tetapi selama tidak menggangu pengguna jalan, aksi musiman tersebut tidak masalah. Rizky mencontohkan, biasanya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan di sekitar rumahnya, masyarakat patungan untuk membuat beragam kegiatan. Sumbangan juga bisa didapat dari perangkat desa ataupun pengusaha dan tokoh di wilayah masing-masing.
“Sama-sama patungan, pada intinya cuma caranya saja yang berbeda. Kita juga harus mengapresiasi keinginan kuat masyarakat untuk membuat beragam kegiatan positif di wilayahnya masing-masing. Ini kan semangat memeriahkan Hari Kemerdekaan,” terangnya.
Terkait anggaran pemerintah daerah, Rizky mengatakan, sejauh ini yang ia tahu belum ada anggaran untuk masyarakat secara langsung guna momen semacam Hari Kemerdekan. Yang jelas setiap desa ataupun kecamatan pasti menyediakan berbagai kegiatan.
“Anggaran yang langsung untuk masyarakat seperti itu setahu saya belum ada. Paling lewat desa atau kecamatan, atau bisa juga karang taruna. Selebihnya bersifat swadaya biasanya dan itu terasa kebersamaannya,” tandas Rizky. (fin/c/feb/run)
