METROPOLITAN - September jadi bulan yang dinantikan para guru yang lolos sertifikasi. Sebab di bulan ini biasanya mereka akan mendapatkan tunjangan profesi. Namun belum juga cair, sejumlah guru justru sudah dipungut bayaran Rp200 ribu untuk proses pencairan tunjangan. Tiap triwulan, pungutan tun­jangan profesi selalu membe­bani guru-guru yang lolos ser­tifikasi. Ini pula yang dialami seorang guru yang sehari-hari mengajar di SD Negeri Bo­jongrangkas, Kecamatan Ciam­pea, Kabupaten Bogor. NN yang sudah 32 tahun mengabdi sebagai guru menga­ku selalu dimintai uang Rp200 ribu oleh petugas yang mengu­rus administrasi untuk pencai­ran tunjangan profesi guru. Namun, ia mengaku tidak menge­tahui pengalokasian uang ter­sebut. ”Duitnya saja belum dapat tapi sudah dimintain saja. Mending ngasih buat ho­norer daripada buat pegawas begitu,” kata NN, Senin (17/9). Tak cuma itu, ia pun akan kem­bali dimintai uang setelah uang tunjangan cair. Biasanaya dalam setahun, dirinya empat kali me­nerima tunjangan profesi guru. Tiap kali pencairan itu, ia pun harus mengeluarkan uang men­capai Rp350 ribu. Besarnya tunjangan tersebut yakni satu kali gaji yang didapat sesuai golongan. “Jadi pungutan Rp200 ribu sebelum uang cair. Nanti begitu cair nih, ada lagi petugas yang datang ke sekolah untuk data. Itu dimintain lagi Rp150 ribu,” tutur NN. Bila ditotal, maka dalam seta­hun ia dipungut bayaran men­capai Rp1,4 juta. Setelah uang cair, beberapa hari kemudian akan didata kem­bali jika sudah dapat pencairan. “Nanti dimintai uang lagi Rp150 ribu,” akunya. Menurutnya, pungutan terse­but bukan terjadi di Kecamatan Ciampea saja, tetapi di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor. Hal senada diamini guru lain­nya yang mengajar di wilayah Cibinong. Hanya saja ia mengang­gap bahwa pungutan tiap kali tunjangan cair itu sebagai pem­bayaran pajak. “Saya nggak tahu itu pungli atau bukan. Jadi se­lama ini nganggapnya itu po­tongan pajak,” urainya. Ia mengaku untuk mendapat­kan tunjangan profesi harus melalui berbagai rangkaian tes agar dapat lolos sertifikasi. “Ka­lau sudah sertifikasi, baru kita berhak dapat tunjangan pro­fesi guru satu kali gaji,” kata DN. Sementara itu, Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan (GTK) SD pada Disdik Kabupa­ten Bogor, Dede Rahmat, me­nyatakan bahwa pungutan Rp200 ribu adalah ilegal. Sebab tidak ada dasar aturan untuk mena­riknya. “Soal pungutan Rp200 ribu itu tidak ada, kita hanya evaluasi saja soal sertifikasi guru untuk mengambil tunjangan dan itu tidak pakai dana,’’ tegas Dede. Sejauh ini, lanjut Dede, veri­fikasi biasanya rutin, cuma be­danya pengawas silang antar­kecamatan. Hal tersebut justru tidak ada dana yang akan dita­rik saat pemeriksaan sertifikasi. “Pokoknya tidak ada dana yang ditarik untuk apa masa verifi­kasi harus bayar. Saya katakan tidak ada, kalaupun ada pun­gutan, silakan laporkan,’’ ujar Dede. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menga­ku telah mendengar informasi potongan tunjangan profesi guru. Menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang dikhawa­tirkannya ketika Unit Pelaksa­na Teknis (UPT) Pendidikan dibubarkan. “Ini salah satu yang saya kha­watirkan dengan dibubarkannya UPT. Kabupaten Bogor ini kan begitu luas, harusnya memang urusan-urusan administrasi, se­perti urusan untuk memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi, diurus langsung guru ke dinas. Kalau ada UPT bisa ke UPT bagi yang jauh,” kata Luthfie kepada Metropolitan. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibilang sebagai pun­gutan. Keengganan para guru mengurus ke dinas dan meny­erahkan pemberkasan sertifi­kasi ke orang lain yang meny­ebabkan ada biaya lebih untuk mengurus hal tersebut. “Saya tidak pernah menugas­kan siapa pun untuk mengurus sertifikasi para guru. Harusnya para guru yang datang ke dinas langsung. Kalau nitip ke orang otomatis orang yang ngurus butuh ongkos sampai dinas. Ini bisa terjadi. Orang yang ngurus bisa saja tidak menawarkan jasanya, tapi para guru ada yang datang sendiri minta diurusi,” ungkapnya. Luthfie melanjutkan, persoa­lan seperti ini terbilang mudah diperangi. Para guru hanya perlu datang langsung ke dinas untuk mengurus sertifikasi sen­diri sehingga tidak perlu me­nyuruh orang lain yang memer­lukan ongkos. “Sebenarnya cara memerang­inya gampang. Datang saja langsung gurunya ke dinas un­tuk mengurus, dinas kan kantor mereka juga. Kami sangat wel­come karena dengan selesai cepat, bisa mempercepat sera­pan anggaran juga,” pungkas Luthfie. (mul/fin/c/feb/run)