METROPOLITAN - Dianggap sebagai solusi persoalan transportasi dan kemacetan di kawasan Puncak, pembangunan Jalan Puncak II atau Jalur Poros Tengah Timur hingga kini mangkrak dan belum jelas kelanjutannya. Bupati Bogor Ade Yasin pun keukeuh pembangunan jalur sepanjang 56,25 kilometer itu harus segera diteruskan. Meskipun anggaran yang mesti dikeluarkan pun fantastis, mencapai Rp1,25 triliun.
“Saya bilang ini urgen. Nilainya berdasarkan hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) itu Rp1,25 triliun. Anggarannya dari pemerintah pusat,” katanya saat ditemui Metropolitan di Dramaga, kemarin. Perempuan yang akrab disapa AY itu menambahkan, hal itu sudah disampaikan saat rapat dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu. Termasuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan Jalur Puncak II dan jalur tambang yang disebutnya sangat mendesak untuk segera dipercepat realisasinya.“Kami sudah sampaikan itu, juga dengan menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memasukkan ke program di kementerian. Positif lah dari sana. Menteri bilang akan segera diagendakan,” paparnya.
Meskipun, sambung AY, pihaknya masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, termasuk soal jumlah dan proses ke depannya. Makanya AY pun meminta komitmen dari pemerintah pusat soal progres kepastian kelanjutan pembangunan. “Keputusan ada di pusat, ya kita mendorong saja. Bahkan saya minta komitmen untuk kepastian itu, harus dipercepat. Jadi prioritas daerah. Mudah-mudahan bisa masuk di 2020,” terangnya. AY juga mengakui ketidaksinkronan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Jawa Barat dan Jabodetabek menjadi salah satu kendala dalam merencanakan pembangunan. Beberapa kebijakan nasional berbenturan saat sudah turun ke wilayah. “Misalnya ada MRT, tahu-tahu RTRW-nya nggak kompak, itu masalah. Kendala secara luas, bukan cuma Bogor. Banyak benturan,” paparnya. (ryn/c/feb/run)
