METROPOLITAN - Masalah yang belum tuntas di negara ini soal swasembada pangan. Khususnya beras. Impornya masih sulit ditekan. Tahun lalu saja impor beras menembus 2 juta ton. Terasa pahit memang. Jika dibandingkan dengan tekad untuk mencapai swasembada beras sebagaimana yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Mengutip catatan ekonom senior UI Faisal Basri, Indonesia sempat tidak mengimpor beras sama sekali pada periode 1985-1986. Di periode ini, Indonesia bahkan mengekspor beras masing-masing 106 ribu ton pada 1985 dan sebanyak 231 ribu ton pada 1986. Setelah periode itu, ekspor pun meredup. Tidak pernah lagi di atas 100 ribu ton. Ekspor tertinggi di masa Presiden Jokowi terjadi pada 2017. Itu pun hanya 3,5 ribu ton. Keberhasilan menekan impor beras pada Era Soeharto juga tidak sampai 10 tahun. Di masa itu pun Indonesia beberapa tahun harus mengimpor ratusan ribu ton pada 1995. Dan 1996 impor beras kembali melonjak tajam menjadi 1,3 juta ton dan 2,0 juta ton. Setahun kemudian nyaris tak mengimpor, tetapi pada 1998 ketika Presiden Soeharto “lengser” impor mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,8 juta ton. Sementara di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, impor beras tertinggi mencapai 2,75 juta ton yakni pada tahun 2011. Tantangan utama yang harus kita selesaikan adalah kesinambungan peningkatan produksi lewat peningkatan produktivitas dan manajemen stok. Dalam pencapaiannya pemerintah tak mesti terburu-buru. Lebih baik dikerjakan dengan terencana dan strategis. Utamanya menyangkut investasi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusianya. Agar program swasembada pangan juga tak jadi sekadar wacana saja, pemerintah pun perlu mencanangkan program jangka pendek berupa peningkatan infrastruktur irigasi, jalan desa dan membantu pemasaran produk petani lokal. Di Kabupaten Bogor sendiri saya optimis target swasembada beras bisa tercapai. Saat Rebo Keliling (Boling) di Cariu pekan lalu, Pemkab Bogor telah meluncurkan beras kemasan “Carita Makmur”. Beras Carita Makmur ini merupakan beras produksi lokal yang dihasilkan petani di Kabupaten Bogor. Saat ini, produksi beras lokal yang dihasilkan baru mencapai 61 persen untuk memenuhi kebutuhan 5,8 juta warga Kabupaten Bogor. Padahal wilayah lumbung padi yang kita miliki sangat luas yakni di Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur, Tenjolaya, Nanggung, Jasinga, dan lain-lain. Oleh karena itu, beras produksi lokal Carita Makmur ini adalah upaya Pemkab Bogor dalam mewujudkan 100 persen keterpenuhan beras lokal. Beras Carita Makmur juga merupakan cita-cita saya untuk meningkatkan taraf hidup petani agar sejahtera dan makmur. Disamping tentunya sebagai upaya memberi contoh masyarakat agar membeli beras lokal. Dalam tahap awal, beras ini akan didistribusikan ke hampir 20.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap ASN di Kabupaten Bogor akan membeli 5 kilogram per bulan. Tahun pertama ini akan dialokasikan 85 ton per bulan untuk ASN membeli beras dari 18 kelompok petani. Nantinya, para petani diberikan uang muka dipertengahan bulan dengan masa penanaman 50 persen. Sisanya akan disetorkan 100 persen setelah beras benar-benar diterima Pemkab Bogor. Untuk pendistribusian kita akan berdayakan PD Pasar Tohaga sebagai unit usaha yang akan membeli gabah, digiling, lalu dikemas dan dijual kepada ASN. Ke depan beras Carita Makmur juga harus masuk ke hotel-hotel, restoran dan rumah sakit di Bogor. Masyarakat luar Bogor juga bisa membeli beras Bogor karena produk beras petani kita ini tidak kalah dari beras impor. Jadi ayo kita bisa swasembada pangan! (*)
