METROPOLITAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah cepat usai ketua umumnya, Romahurmuziy, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa hari lalu. Partai berlambang Kakbah itu diagendakan akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Bogor, malam ini. Informasi yang dihimpun, rakernas itu akan digelar di Hotel Seruni, Puncak, selama dua hari. Infomasi itu pun dibenarkan Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Yasin. “Insya Allah rakernas kami akan gelar pada Rabu malam di Bogor,” kata perempuan yang akrab disapa AY itu, kemarin. Menurutnya, agenda rakernas kali ini hanya satu, yaitu menetapkan atau melegitimasi plt ketua umum PPP usai ditinggal sang komando yang akrab disapa Rommy. Bagi PPP, kekosongan jabatan itu harus segera disikapi. “Agendanya menetapkan, melegitimasi plt ketua umum PPP di Bogor,” ungkapnya. Ade juga sempat mengutarakan maaf kepada seluruh elemen partai berlambang Kakbah dan juga masyarakat Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan AY saat konferensi pers, akhir pekan lalu. AY menuturkan, OTT yang dilakukan lembaga antirasuah itu merupakan musibah bagi seluruh kader dan simpatisan PPP di Jawa Barat. “Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan, kader, caleg, konstituen dan kepada masyarakat Jawa Barat,” kata AY. AY menegaskan PPP sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Langkah itu sesuai semangat dan komitmen PPP sebagai pelopor lahirnya KPK. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkena OTT oleh KPK. Rommy diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Penangkapan itu berlangsung di Kanwil Keagamaan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. Ada empat orang lainnya yang ditangkap dalam OTT lembaga antirasuah Indonesia itu. KPK menyebut Rommy ditangkap terkait transaksi haram dalam pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah. Namun, KPK belum membeberkan detail perkara tersebut. "KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait pengisian jabatan di Kemenag. Hal ini kami duga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya," terang Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan. (fin/rez/run)
