METROPOLITAN - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengaku pihaknya hanya akan mengundang ulama dan orang-orang yang berada di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga serta para relawan kubu 02 dalam Ijtimak Ulama Jilid III di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, pada Rabu (1/5). Ketua Organizing Committee Ijtimak Ulama III itu mengemukakan tokoh yang terlibat dalam Ijtimak Ulama Jilid I dan II juga akan diundang. Namun begitu, ia menegaskan, khusus bagi tokoh dan ulama yang telah menyeberang ke kubu 01 maka undangan tersebut tidak berlaku. ”Menjadi pegangan semua yang diundang di Ijtimak Ulama I dan Ijtimak Ulama II akan kami undang. Kecuali yang sudah jadi ’cebong’ akan tidak kami undang,” kata Slamet di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4). Slamet sendiri belum menegaskan siapa saja tokoh yang dipastikan hadir pada Rabu mendatang. Ia beralasan, undangan Ijtimak Ulama III baru saja disebarkan pada hari ini. ”Yang jelas dari tiap-tiap provinsi ulama kita, tokoh kita, bahkan dari Banten ada 80 siap hadir, dari Aceh ada sepuluh yang masuk ke panitia. Lainnya kita masih tunggu. Insya Allah tidak jauh beda dari Ijtimak Ulama I dan II, sekitar 1.500 lah ulama tokoh yang akan hadir,” tandas Slamet. Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak selaku penanggung jawab mengatakan, nantinya ada tiga agenda utama yang akan dilaksanakan dalam Ijtimak Ulama III. Salah satunya ialah mendengarkan pemaparan dari BPN Prabowo-Sandiaga beserta para relawan. Kemudian ada juga pemaparan terkait kecurangan pilpres 2019 yang merugikan Prabowo-Sandiaga oleh para ahli hukum dan tata negara, serta pakar IT. Yusuf menjelaskan, tujuan digelarnya Ijtimak Ulama untuk yang ketiga kalinya ini ialah untuk menyikapi kecurangan pilpres 2019 secara syari dan konstitusional. Sekaligus memberikan arahan kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dalam menghadapi segala bentuk kecurangan. ”Untuk memberi arahan kepada rakyat Indonesia dalam menyikapi kecurangan pilpres 2019 agar rakyat punya pedoman yang benar dalam bersikap,” kata Yusuf. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespons wacana ijtimak ulama terkait dugaan kecurangan pemilu 2019. Menurutnya, hal tersebut tak perlu dilakukan. ”(Mengusut, red) kecurangan kan sudah ada wadahnya, jadi nggak bisa kemudian mengklaim kecurangan itu suatu kebenaran (fakta, red),” kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/4). Menurutnya, ada wasit yang disiapkan untuk tiap dugaan kecurangan. Di daerah misalnya, telah dibentuk Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian dan unsur pengawas terkait. Sedangkan jika dugaan kecurangan terjadi di beberapa daerah, ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang turun langsung. Ada juga Mahkamah Konstitusi (MK) jika menyangkut selisih suara yang cukup signifikan. ”Lalu untuk apa (ijtimak, red)?” ujar Wiranto. Sikap ini, imbuhnya, tak berbeda jauh atas wacana lain dalam menyikapi dugaan kecurangan. Seperti pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Pemilu dan Panitia Khusus. Wiranto menyebut keberadaan unit kerja baru itu nantinya akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang sudah terbentuk. ”Ya untuk apalagi menambah badan-badan lain? Harus percaya dong!” imbuhnya. Pemilu, jelas Wiranto, ibarat pertandingan sepak bola, lengkap dengan penjaga garis, wasit dan komponen pengawas lain. Logikanya, pemilu telah diatur sedemikian rupa dengan mekanisme yang disepakati bersama. ”Ya nggak bisa mengklaim sendiri, menghitung sendiri, mendeklarasikan sendiri. Orang lain ngomong nggak boleh, nuduh yang lain curang, ini apaan?” kata Wiranto. Alumni PA 212 dan GNPF rencananya akan menggelar Ijtimak Ulama III. Hal tersebut digelar untuk menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2019. (de/feb/run)
