METROPOLITAN - sistematis dan masif. Sekretaris Komite Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 Munarman mengatakan, para ulama dan tokoh se-Indonesia berkumpul untuk membahas berbagai ketidakberesan dalam pemilu serentak tahun ini. Meminta pendapat dari para alim ulama dan membuka berbagai dugaan kecurangan, mulai dari sebelum pencoblosan, hari H pencoblosan hingga proses penghitungan dan input data suara di berbagai daerah.
”Berbagai kecurangan muncul. Hari ini (kemarin, red) ada pemaparan dari berbagai ulama dan ahli hukum, untuk menentukan langkah kita ke depan. Terkait wacana mendiskualifikasikan paslon 01 karena kecurangan dan pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif,” katanya saat ditemui di Media Center, kemarin.
Ia menampik sebutan pertemuan itu malah membuat suasana tidak kondusif dan berujung skema membentuk ’people power’. Menurutnya, Ijtimak Ulama dilindungi undang-undang dan bukan perbuatan melawan hukum. Munarman melanjutkan, ada lima mekanisme penyelesaian persoalan ini, yakni melaporkan peyelenggara pemilu yang tidak netral dan melanggar etik ke Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu melalui Sengketa Pidana ke tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Sengketa Administrasi KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sengketa Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sengketa Proses Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia.
”Tapi kami tidak berwenang melaporkan. BPN (Badan Pemenangan Nasional, red)-lah yang bisa menempuh mekanisme itu. Kalau terbukti, Bawaslu yang putuskan, KPU yang eksekusi,” ungkapnya. Pihaknya juga disebut sudah mengantongi data berbagai kecurangan pemilu yang terjadi di berbagai tempat untuk menguatkan pihak terkait. Bukti tersebut bakal dibawa ke lembaga atau instansi berwenang.
”Ya tidak kita buka sekarang lah. Karena wewenang untuk mengadu itu peserta, bukan Ijtimak Ulama. Yakin dengan bukti data kecurangan yang ada. Paslon 01 akan terkena sanksi terberat yaitu pembatalan atau diskualifikasi. Nanti bukti-bukti disampaikan ke lembaga atau instansi yang berwenang,” bebernya. Sementara itu, kubu TKN menanggapi dengan santai terkait diselenggarakannya rapat Ijtimak Ulama 3 di Bogor.
”Nggak apa-apa, forum ulama itu biar mereka sendiri yang melaksanakan. Tetapi itu tidak akan memberikan dampak apa pun kepada kami,” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding. Ia hanya berpesan agar forum semacam itu diisi pesan kedamaian. ”Yang saya pesankan bahwa forum ulama, apa pun itu namanya, ajaklah kepada kedamaian dan kesejukan dan persatuan Indonesia. Itu yang jauh lebih penting,” imbuhnya.
Meski tidak mempermasalahkan tema rapat Ijtimak Ulama tersebut, Karding mengingatkan untuk menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa memang ada kecurangan dalam pemilu. ”Silakan dibahas. Kecurangan perlu dibahas, tetapi sertakan data. Kita akan bantu advokasi sebagai bagian dari komitmen kita untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan ya memang harus diproses itu,” jelas Karding. Karding pun bersedia mengantarkan pihak BPN ke Bawaslu jika memang mereka membawa bukti terkait adanya kecurangan pemilu tersebut. ”Saya yang antar. Kalau perlu saya di depan (Bawaslu, red). Tapi tolong sertakan dengan data, jangan hanya framing. Jangan hanya asal omong, nggak boleh. Karena ini menyangkut penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Lain halnya dengan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily yang mengkritik Ijtimak Ulama 3. Ia menilai Ijtimak Ulama 3 hanya forum akal-akalan yang menyesatkan umat. ”Pertemuan timses kubu 02 (Prabowo-Sandi, red) yang berkedok Ijtimak Ulama 3 jelas sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya justru menyesatkan umat. Segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat, mulai delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Pak Jokowi didiskualifikasi,” kata Ace. (ryn/c/ de/feb/run)
