KPU Jabar Jurdil, Transparan dan Demokratis

METROPOLITAN - Usai melakukan rapat pleno rekapitu­lasi tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar), sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat mengapresiasi kinerja KPU Jabar yang sukses menggelar pemilu 2019. Seperti yang di­ungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Bera­gama (FKUB) Jabar HM Rafani Ahyar, Ketua MUI Jabar Prof KH Rahmat Syafei, Ketua ICMI Orwil Jabar Prof H Muhammad Najib, Wakil Ketua NU Jabar KH Ki Agus Jaenal Mubarok, serta beberapa tokoh lain­nya. ­

Ketua MUI Jabar Rahmat Sya­fei mengatakan, kinerja KPU Jabar telah melaksanakan pe­milu dengan baik. Termasuk juga kepada jajaran TNI-Polri yang ikut mengawal proses pe­milu. ”Saya memberikan apre­siasi kepada KPUD yang telah melaksanakan tugas dengan baik, jujur, adil, transparan dan de­mokratis,” kata Rahmat.

Begitu juga dengan Wakil Ketua NU Jabar Ki Agus Jaenal Muba­rok. Ia meminta seluruh masy­arakat Jabar senantiasa bersyu­kur karena pemilu telah berjalan dengan lancar. ”Saya mengajak kepada seluruh masyarakat un­tuk senantiasa bersyukur atas terlaksananya pesta demokrasi yang berjalan dengan baik, aman, nyaman dan lancar,” paparnya.

Sementara itu, Ketua ICMI Or­wil Jabar Prof Muhammad Najib mendukung keberadaan KPU dan berharap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif mau­pun presiden dapat berjalan dengan lancar hingga tingkat nasional. ”Saya mewakili bagian dari komunitas masyarakat yang perduli terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang sukses, demokratis dan pemilu penuh damai,” terangnya.

“Kami berharap bahwa semua masyarakat bisa mengikuti pro­ses penyelenggaraan pemilu yang demokratis ini sesuai harapan kita semua. Dan tentunya penyel­enggaraan pemilu ini berdasar­kan pada koridor UU No 7 Tahun 2017 yang memandatkan penyel­enggaraan pemilu itu kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan oleh karena itu hasil pemilu ini harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah dilakukan KPU,” sambung Najib.

“Kami juga berharap kepada masyarakat bahwa semua kepu­tusan itu mengikuti pada tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dan tentunya KPU dalam penyel­enggaraan pemilu ini, atas dasar tahapa-tahapan yang telah di­tetapkan oleh UU,” tandasnya.

Menurut Najib, kalaupun ada masyarakat atau sebagian ma­syarakat yang merasa tidak puas dengan hasil KPU atau terhadap penyelenggaraan pemilu, itu ada saluran-salurannya sesuai ama­nat UU. Seperti disalurkan ke­pada Bawaslu jika masyarakat ada yang merasa tidak puas dalam pelaksanaannya.

“Kalau terkait dengan penyel­enggara pemilunya, itu bisa di­salurkan kepada DKPP, kalau menyangkut tentang hasil pe­milunya itu bisa disalurkan ke­pada Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu koridor hukum yang harus kita hargai, kita hormati dan kita tetap dalam berdemo­krasi harus berlandaskan ke­pada konstitusi dan dalam ama­nat konstitusi itu diantaranya, adalah dalam UU yang berhak menyelenggarak pemilu adalah KPU,” tutur Najib.

Sementara itu, dua kubu pen­dukung calon presiden (capres) sepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2019 di Jabar relatif ber­jalan baik. Meski demikian, ma­sih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sisi teknis.

Begitu juga dengan Ketua PW Persis Jabar Iman S Latif. Ia me­minta masyarakat menerima siapa pun pemimpin yang ter­pilih nanti. Menurutnya, capres-cawapres yang dinyatakan me­nang pada 22 Mei mendatang adalah pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

”Mari kita bersama-sama me­nanti keputusan akhir dari KPU pusat. Siapa pun yang menang itulah yang terbaik untuk bang­sa dan negara kita tercinta,” ujar Iman. Senada dengan Ketua FKUB Jabar Rafani Achyar yang meni­lai KPU telah melaksanakan tugas yang besar, meski masih terjadi sejumlah kekurangan. ”Ini (pemilu) kan kerja besar. Kerja yang luar biasa jadi pastilah tidak akan 100 persen sempurna. Ada hal kekurangan itu biasa. Tapi secara umum kami menilai KPU ini luar biasa telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Rafani.

Terpisah, Sekretaris BPP Pra­bowo-Sandiaga Jabar Haru Su­andharu mengatakan, pelaks­anaan pemilu, khususnya pilpres di Jabar, tidak keluar dari prinsip jujur dan adil, transparan dan demokratis. ” Mungkin di Jabar kondisinya tidak terlalu meng­khawatirkan,” ujarnya.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang harus menjadi eva­luasi bersama, khusunya bagi para penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu. Seperti pemahaman saksi di KPPS yang beragam dan belum berpengalaman sehingga dalam proses pemungutan su­ara dan penghitungan suara mengalami kendala.

Selain itu, masalah distribusi surat suara di beberapa tempat yang kekurangan dengan jumlah signifikan sehingga pemungutan suara dimulai tidak tepat waktu. Lalu soal netralitas penyeleng­gara negara dan pemilu di ting­kat KPPS, PPK, KPUD hingga Panwaslu. ”Netralitas penyelen­ggara negara dan Pemilu jadi catatan penting karena bisa mengurangi nulai kualitas de­mokrasi dalam pemilu. Belum lagi soal petugas KPPS di Jabar yang meninggal,” katanya.