METROPOLITAN - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta perluasan wilayah ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditolak mentah-mentah. Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana.
Dengan ekspresi wajah yakin, Ilham menuturkan bahwa Bumi Tegar Beriman tidak akan melepas wilayahnya jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak menggelar komunikasi terlebih dahulu, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi seperti Cibanon. ”Kalau saya, prinsipnya, jika daerah itu potensial tidak akan kita berikan. Gitu saja,” ketus Ilham, kemarin.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyayangkan sikap pemkot yang dinilai terburu-buru meminta perluasan wilayah ke gubernur Jawa Barat. Seharusnya pemkot melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada tetangga yang memiliki wilayah tersebut. ”Tidak mungkin kan daerah-daerah potensial yang sudah kami bangun infrastrukturnya baik dan sekarang tinggal menikmatinya tapi diambil gitu, kan kasihan juga. Tidak boleh gegabah (tanpa diskusi, red),” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin menanggapi santai permintaan Pemkot Bogor yang dinilai beberapa orang seperti anak kecil yang merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan mainan. ”Secara pribadi, saya tidak ada masalah. Tetapi silakan bicara dua pemerintah daerah terlebih dahulu,” katanya.
Ia juga mengaku belum mendengar informasi resmi dari pihak terkait. Untuk itu, ia mempersilakan Pemkot Bogor menggelar pembicaraan terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar masalah ini tidak semakin memanas. ”Silakan saja bupati dengan wali kota, DPRD dengan DPRD gitu. Setelah itu baru dengar aspirasi rakyat seperti apa. Selama itu banyak maslahatnya, silakan saja,” ujarnya.
Untuk diketahui, ada enam kecamatan di Kabupaten Bogor yang ingin diambil Pemkot Bogor. Di antaranya Kecamatan Tamansari, Dramaga, Ciomas, Ciawi, Gadog dan Desa Cibanon
di Kecamatan Sukaraja. Pemkot memutuskan enam kecamatan itu karena wilayah tersebut dinilai cukup strategis dalam pelayanan publik.
Hal berbeda disampaikan Pengamat Tata Kota Budi Arif. Ia berpendapat hal tersebut wajar jika melihat perkembangan Kota Bogor, di saat jumlah penduduk terus meningkat, sementara jumlah wilayah segitu-segitu saja. Belum lagi banyaknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkurang karena tergerus pembangunan. ”Permintaan Pemkot Bogor ke pemerintah provinsi soal perluasan wilayah, ya ideal lah. Perkembangan penduduk mesti diimbangi daya dukung lingkungan,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, wacana perluasan wilayah Kota Bogor bukan yang pertama kali muncul. Beberapa tahun ke belakang pun sering santer beberapa daerah milik Kabupaten Bogor yang secara geografis bersebelahan dengan Kota Bogor yang diupayakan berubah status kepemilikan.
”Dulu juga Kota Bogor nggak seluas sekarang. Waktu sekitar 1995 kan ada beberapa wilayah kabupaten (Bogor, red) yang dialihkan jadi wilayah Kota Bogor. Dan kajian itu sebelum disahkan juga perlu waktu. Kita lihat saja rencana minta wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat (Bobar) ini terwujud atau tidak,” ujar Budi.
Di lain hal, niat Pemkot Bogor memperluas wilayahnya tampaknya bukan wacana belaka. Pemkot saat ini tengah menggarap kajian soal luasan hingga wilayah mana saja yang memiliki potensi menjadi bagian dari Kota Hujan.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Kota Bogor ke depan akan semakin padat. Bahkan beberapa tahun ked epan bisa mencapai 1,5 juta penduduk. Untuk itu, daya dukung wilayah harus kuat. Sehingga pihaknya kini tengah fokus menggarap kajian untuk memekarkan wilayah Kota Hujan.
”Tapi wilayah mana saja, kita lakukan kajian dulu. Oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, red), kebutuhannya? Belum ada gambaran. Sama seperti wilayah mana saja, belum sampai ke situ,” katanya saat ditemui Metropolitan, kemarin.
Meskipun beberapa nama wilayah di Kabupaten Bogor sempat disebut-sebut akan ’dicaplok’ Kota Bogor beberapa tahun silam, Bima enggan menanggapi lebih jauh isu tersebut. ”Saya nggak tahu dulu Ciomas, atau Tamansari (mau masuk wilayah kota, red), itu dari mana. Kita akan lihat dulu lah lewat kajian. Termasuk pembicaraan dengan Pemkab Bogor,” terangnya.
