METROPOLITAN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai akan ditinggalkan pendukungnya. Ini bisa terjadi apabila Prabowo memilih ngotot bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengamati indikasi Prabowo dengan gerbong Gerindra masuk koalisi pemerintahan Jokowi, potensial ditinggal pendukungnya cukup besar. Sebab, pendukung yang kecewa itu bisa apatis ke politik mungkin pula pindah ke lain hati.
Apalagi, menurut dosen UIN Ciputat itu, kecenderungan sebagian besar pendukung Prabowo sangat ingin Prabowo dan anggota koalisinya tetap solid berada di luar pemerintahan.
Mereka, jelas Adi, ingin ada kekuatan penyeimbang dalam mengawal pemerintahan periode kedua Jokowi. ”Selain sebagai penyeimbang yang kredibel, Prabowo bisa tetap mempertahankan ceruk pemilihnya,” katanya.
”Pernyataan Sandi yang viral dan sikap konsisten Rachmawati yang tetap kritis sekadar contoh kecil dari sekian banyak kubu Prabowo yang ingin tetap oposisi,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih. ”Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan,” kata Ferry.
Keputusan bergabung itu, jelas Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
”Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerindra tidak akan pernah minta jabatan,” ucapnya.
Sejauh ini, Ferey menegaskan Gerindra belum menentukan sikap politiknya usai pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). ”Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak. Itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing,” imbuhnya.
Ferry mengatakan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo seharusnya tak dikaitkan dengan keputusan berkoalisi. Keputusan koalisi, menurutnya, berada di internal setiap partai.
Kendati demikian, Ferry juga tak tegas mengindikasikan bahwa Gerindra bakal menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ia justru menafsirkan oposisi tidak harus di luar pemerintahan. Menurutnya, menjadi eksekutif pun tetap bisa menjalankan fungsi oposisi.
”Oposisi ini memang kalau kita lihat sekarang faktanya antara eksekutif dengan legislatif tak dalam posisi berhadap-hadapan tapi kesempatan terbuka eksekutif dan legislatif tak berseberangan,” pungkas Ferry. (rmol/rep/rez/run)
