METROPOLITAN - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurutnya, peluang itu terbuka karena PDIP dan Gerindra pernah berkoalisi pada pilpres 2009 lalu.
Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berduet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden dan wakil presiden. ”Bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin. Sudah pernah,” kata JK, kemarin.
Namun, menurut JK, segala keputusan soal masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah harus dibahas Jokowi bersama partai-partai pendukungnya. ”Karena kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang kawin dan keluarga dekat. Anggaplah partai itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga kawin,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi menegaskan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin solid. Meskipun dalam beberapa hari terakhir koalisi Jokowi dikabarkan retak karena sejumlah peristiwa politik, salah satunya perebutan kursi ketua MPR. Ditambah lagi rencana penambahan koalisi yang menjadi pro dan kontra di tubuh koalisi Jokowi- Ma’ruf. Jokowi meyakinkan, terkait penambahan koalisi belum ada pembicaraan. Baru hari ini koalisi berkumpul setelah menang pemilu 2019.
”Sampai saat ini kita belum bicara mengenai penambahan koalisi. Kita partai-partai pendukung belum pernah berkumpul bicara mengenai koalisi atau penambahan koalisi. Wong namanya belum dibahas, jadi saya tidak bisa menyampaikan apa-apa,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, sinyal merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintahan muncul setelah Prabowo bertemu Jokowi dan Megawati. Sinyal tersebut diperkuat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyatakan PDIP memiliki konsep pembangunan yang sama dengan Gerindra. (lip/rez/run)
