METROPOLITAN - Di balik tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 Kabupaten Bogor yang akan berlangsung pada Minggu (3/11), memunculkan kabar mengejutkan. Sebanyak 991 calon kades dari 1.064 orang yang maju di pesta demokrasi enam tahunan wilayah itu diprediksi terancam depresi. Pasalnya, cost yang dikeluarkan pada perhelatan ini mencapai Rp500 juta hingga Rp3 miliar. Menurut Pengamat Politik Yusfitriadi, ada lima komponen yang harus dipenuhi masingmasing calon kades selama tahapan pemilihan berlangsung dan sesudah mereka jadi. Pertama, mereka harus menyediakan anggaran untuk konsolidasi awal, dalam hal ini membentuk simpul para pemilih dan biasanya pada saat itu keluar yang namanya uang mahar. Kedua, biaya selama road show seperti uang makan, transport dan lain sebagainya untuk para pendukung. Ketiga, baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) dan hadiah selama turun ke masyarakat. Keempat, biaya kampanye pada saat mobilisasi massa atau turun ke masyarakat, bisa melalui acara seperti pesta rakyat dan lain sebagainya. Terakhir, usai pemilihan, kades terpilih sudah pasti membagi-bagikan uang atau hadiah yang sudah dijanjikan selama masa kampanye berlangsung. “Kelima komponen ini yang harus mereka siapkan. Untuk desa paling kecil penduduknya saya perkirakan minimal harus punya modal Rp500 juta. Sedangkan kalau wilayah dengan penduduk terbanyak bisa mencapai Rp3 miliar,” katanya. Menurutnya, besarnya anggaran biaya kampanye pilkades ini dikarenakan calonnya sendiri dan tradisi yang selama ini memang sudah terjadi. Di mana mereka menjadikan para warga menjadi pemilih pragmatis. “Selama ini kan calon kades orientasinya mau jadi kades karena pendapatan yang diterima selama menjabat. Kami juga pernah menemukan adanya kerja sama yang dilakukan kades dengan perusahaan untuk mengelola limbah mereka, seperti kain dan lain sebagainya, yang mana kalau dikelola itu bisa menjadi uang yang banyak,” ucap Yus. Untuk itu, Yus menyarankan kepada warga agar tidak menjadi pemilih yang pragmatis atau memilih calon tertentu demi keuntungan pribadi. Sebab, kepemimpinan kades sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan warga selama enam tahun ke depan. Baik itu melalui infrastruktur, kesehatan, sosial, pendidikan hingga lain sebagainya. Menanggapi fenomena tersebut, psikolog asal Bogor, Retno Leylani Dewi, menganggap wajar jika calon kades akan depresi ketika gagal menjabat. Selain harapan yang tidak terwujud bisa menimbulkan sakit hati. Di sisi lain, mereka juga akan mengalami hal seperti ditagih-tagih utang oleh sponsor atau tim sukses masingmasing. “Perkiraan saya jika memang anggaran yang harus disiapkan masing-masing calon kades mencapai segitu (Rp500 jutaRp3 miliar), 60-70 persen calon kades diduga akan depresi. Itu yang dikhawatirkan ketika mereka tidak jadi kades, karena harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Untuk itu, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta, Karadenan, Cibinong, tersebut menyarankan kepada calon kades sebaiknya fokus untuk memberi yang terbaik bagi desanya, bukan berharap menjadi penguasa. “Dua tahun yang lalu pun hal serupa terjadi di Cianjur. Ada salah satu calon kades yang depresi lantaran tidak jadi kades. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar. Bahkan yang bersangkutan hingga menderita sakit jantung, komplikasi akibat stres. Kami harap calon kades maju karena ingin memberi yang terbaik bagi wilayahnya,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Psikolog Klinis, Kasandra Putranto. Menurutnya, calon kades gagal sangat besar kemungkinannya mengalami depresi. Sebab, sudah sering dibahas bahwa model pemilihan yang dilakukan saat ini adalah pemilihan yang biaya tinggi. “Kemungkinan besar ya. Makanya harus ada seleksi diri, mengetahui kemampuan mental untuk menerima kekalahan. Jika tidak, potensi mengalami gangguan akan tinggi. Gimana cara balikin uang Rp3 miliar,” katanya. (mul/c/rez/run)