METROPOLITAN - Nasib nahas menimpa 2.453 warga dari 657 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Sebab, hingga kini mereka belum menerima dana kerahiman, dampak program pembangunan jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi. Hal serupa juga menimpa 527 jiwa dari 220 KK di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor selatan. Mereka saat ini hanya bisa meratapi nasib usai membongkar paksa rumahnya. Awalnya mereka dijanjikan akan mendapatkan uang kerahiman secara cepat jika telah membongkar rumahnya. Namun, hingga kini tak kunjung dibayarkan. Malah sejumlah warga harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harus mengontrak rumah. “Iya, awalnya sudah ada beberapa kali pertemuan dan obrolan. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar salah seorang warga Kelurahan Batutulis, Rahman. Rahman mengaku mendapat informasi bahwa PT KAI telah menyepakati setiap bidang tanah yang terkena pembebasan akan mendapat uang kerahiman, meski dalam rumah tersebut terdapat dua KK. “Kita sudah sepakat sebelumnya. Ini semua hanya tinggal realisasi saja,” ucapnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Camat Bogor Selatan Hidayatullah membenarkan bahwa ribuan warganya yang terdampak proyek jalur ganda hingga kini masih ada yang belum menerima dana kerahiman dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Berdasarkan data pada pihaknya, setidaknya program milik pemerintah pusat itu berdampak pada 1.966 bidang lahan, 5.878 jiwa dan 1.619 KK, yang tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan. "Dari tujuh kelurahan yang terdampak, lima kelurahan sudah mendapatkan dana kerahiman dari DJKA, dan dua kelurahan lainnya belum. Yang sudah itu Kelurahan Bondangan, Lawanggintung, Genteng, Kertamaya dan Kelurahan Cipaku. Kalau yang belum itu Kelurahan Empang dan Batutulis," katanya. Secara umum, pihaknya tidak mengetahui pasti penyebab belum turunnya dana kerahiman untuk warga di dua kelurahan di wilayahnya tersebut. "Katanya sih masalahnya karena kendala pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jadi ada keterlambatan. Tapi kami belum tahu pastinya, karena itu kebijakan pihak pusat," ujarnya. Tak hanya itu, orang nomor wahid di Kecamatan Bogor Selatan itu juga menjelaskan di Kelurahan Empang terdapat 802 bidang lahan milik warga, sedangkan di Kelurahan Batutulis ada 368. Hingga kini, kedua lokasi tersebut belum mendapatkan dana kerahiman dari DJKA. Ia juga mengaku tidak tahu pasti kapan dana kerahiman tersebut akan turun. "Sampai hari ini kita masih menunggu, belum tahu kapan bakal turunnya. Besarannya juga kami belum tahu, karena yang memberikan langsung dari PT KAI kepada warga, tanpa perantara," tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, program double track merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan menjadi program nasional lantaran demi kepentingan umum. "Suka tidak suka, siapa pun yang ada harus mendukung program nasional ini. Ketika program ini dilakukan maka akan ada yang terdampak," tegasnya. Atas dasar itu, Pemkot Bogor mencoba mengambil peran dalam menyelamatkan warganya. Pemkot Bogor berencana melakukan pendataan terhadap sejumlah warga yang terdampak, untuk membantu memfasilitasi agar bisa bertahan, dengan memberi bantuan anggaran dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Jadi nanti kita akan coba data dan verifikasi masyarakat terdampak, agar bisa mendapatkan bantuan RTLH dari Pemkot Bogor. Bantuan RTLH ini akan kami berikan kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan dari Pemkot Bogor untuk masyarakat," tambahnya. Sampai saat ini, Pemkot Bogor melalui pihak kecamatan dan kelurahan sedang melakukan verifikasi berkas agar RTLH bisa segera diberikan di tahun ini. "Kita sedang persiapkan semuanya agar RTLH bisa diberikan kepada masyarakat di tahun ini. Tapi tetap kita akan kaji dahulu agar tidak berbenturan dengan aturan. Karena kita tidak ingin bantuan ini melanggar aturan," tandasnya. Sementara itu, Lurah Batutulis Citra Widya Lestari mengaku warganya yang terdampak pembangunan jalur ganda Kereta Bogor-Sukabumi itu hingga kini hidupnya masih terkatung-katung. Ia mengatakan, pihak perkeretaapian hanya bisa membayar uang kerahiman untuk satu bidang. Sementara di Kelurahan Batutulis, satu bidangnya ditempati satu hingga dua KK. Rencananya, sambung Citra, korban terdampak akan dipindahkan ke Bojongkerta dan Ranggamekar. “Untuk korban terdampak, penanganannya akan diajukan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program PUPR dan RTLH nantinya. Saat ini warga yang terdampak sekitar 368 bidang,” beber Citra. Citra menambahkan, warga terdampak masih menunggu berapa angka yang akan dikeluarkan. Saat ini sebagian ada yang pindah secara mandiri, serta masih ada yang bertahan di rumahnya. Sebab, pihaknya masih terfokus pada bidang tanahnya. Sementara itu, Lurah Empang Harry Cahyadi menjelaskan korban yang terdampak di Kelurahan Empang sebanyak 802 bidang. “Kita belum bisa berbicara soal uang kerahiman, karena itu adanya di DJKA yang akan memberikan. Bahkan dari masing-masing warga belum ada penetapan nominal berapa jumlahnya,” kata Harry. Di Kelurahan Empang sendiri, sambungnya, untuk satu bidangnya bisa ditempati satu atau dua KK. Saat ini warga sudah ada yang pindah dengan cara sendiri dan ada juga yang masih bertahan di rumah masing-masing. “Rencananya yang menjadi korban akan dipindahkan ke Pamoyanan dan Ranggamekar. Ketika uang kerahiman itu turun, secara jelas kita sudah tahu berapa jumlah KK dan jiwa yang terdampak,'' tandas Harry. (mul/ogi/c/mam/run)